Transformasi Digital Pemkab Gresik Berbasis Dampak, Kepuasan Masyarakat Jadi Indikator Utama

Gresik, (afederasi.com) – Transformasi digital pemerintahan kini tidak lagi sekadar soal banyaknya aplikasi yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Semangat itulah yang menguatkan Kabupaten Gresik hingga dipercaya menjadi tuan rumah Implementasi Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, Selasa (10/02/2026).

Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, digitalisasi bukan hanya proyek teknologi, melainkan upaya nyata mempermudah kehidupan masyarakat. Mulai dari layanan administrasi, ketenagakerjaan, hingga pengaduan darurat, semuanya diarahkan agar lebih cepat, mudah, dan transparan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan telah memasuki fase baru yang lebih substansial.

“Transformasi digital tidak lagi diukur dari jumlah sistem yang dimiliki, tetapi dari kemudahan, kepastian, dan kenyamanan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kepercayaan menjadikan Gresik sebagai tuan rumah kegiatan strategis nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi, Gresik dikenal sebagai Kota Wali, Kota Santri, sekaligus Kota Industri yang terus bergerak menyeimbangkan nilai tradisi dan kemajuan teknologi.

Secara capaian, Gresik menunjukkan progres yang kuat. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2024 mencapai 4,32 dari skala 5 atau kategori memuaskan. 

Ke depan, arah pengembangan akan berfokus pada model pemerintah digital yang menempatkan pengalaman pengguna sebagai indikator utama keberhasilan.

Fondasi transformasi ini ditopang melalui Integrated Smart System berbasis Gresik Intelligent Operation Platform (Gresik IOP).

Sistem ini mengintegrasikan data lintas perangkat daerah sehingga kebijakan dapat diambil secara cepat, tepat, dan terukur.

Dampaknya mulai terasa. Pendapatan daerah kini berada pada kisaran Rp1,7 triliun.

Integrasi data juga dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan korupsi, meningkatkan optimalisasi pajak dan perizinan, hingga mempercepat penanganan persoalan sosial.

Saat ini, angka kemiskinan Gresik tercatat satu digit, yakni 9,95 persen atau sekitar 132 ribu penduduk, dengan target terus ditekan hingga di bawah 100 ribu penduduk.

Di sektor kepegawaian, Pemkab Gresik mengembangkan platform Kedaton untuk integrasi layanan ASN, mulai absensi, kinerja, hingga manajemen talenta. Sistem ini membantu proses mutasi dan promosi berjalan lebih objektif dan berbasis data.

Sementara di layanan publik, berbagai inovasi terus dikembangkan. Di antaranya layanan administrasi kependudukan jemput bola melalui aplikasi Pudak, platform ketenagakerjaan Gresik Kerja, hingga integrasi layanan darurat melalui Call Center 112 dan Lapor Gus yang memantau laporan masyarakat secara digital setiap bulan.

Pemanfaatan layanan digital juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pada 2025, angka pengangguran Gresik turun dari 6,45 persen menjadi 5,47 persen, menjadi penurunan tertinggi di Jawa Timur.

Menurut Sekda Washil, seluruh inovasi tersebut harus diiringi evaluasi berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Pengukuran kepuasan pengguna layanan digital menjadi momentum penting memastikan transformasi digital benar-benar berorientasi pada masyarakat,” tegasnya.

Apresiasi juga datang dari Kementerian PANRB. Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Mohammad Averrouce, menilai langkah Gresik mengonsolidasikan sistem pemerintahan dalam satu ekosistem terintegrasi sebagai langkah maju menuju pemerintah digital.

Ia menegaskan, kepuasan pengguna kini menjadi indikator utama keberhasilan transformasi digital pemerintahan.

“Pengukuran kepuasan pengguna bukan untuk menambah beban daerah, tetapi memastikan digitalisasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.(frd)