UMM Bahas Strategi Indonesia Hadapi Board of Peace, Syarat Kedaulatan Palestina Jadi Kunci

Malang, (afederasi.com) – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar Roundtable Discussion strategis bertajuk "Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace" pada Senin (9/2/2026). 

Diskusi yang berlangsung di Laboratorium HI ‘Basement GKB IV’ UMM ini menyoroti respons Indonesia terhadap inisiatif damai Presiden AS Donald Trump, sekaligus merumuskan langkah diplomasi yang berpihak pada kemerdekaan Palestina.

Kegiatan kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM tersebut menghadirkan dua pakar utama: Dion Maulana Prasetyo, Ph.D. (pakar politik luar negeri) dan Prof. Gonda Yumitro, Ph.D. (Kepala PSIB).

Dimoderatori mahasiswa HI UMM, Inda Annisya Rahmat, diskusi ini diikuti 70 peserta dari kalangan akademisi, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, serta lembaga intra kampus.

Prof. Gonda Yumitro menegaskan bahwa Indonesia memiliki daya tawar strategis sebagai negara muslim terbesar. Namun, respons terhadap Board of Peace (BoP)—inisiatif damai Trump—harus dilakukan dengan pendekatan conditional engagement atau keikutsertaan bersyarat.

"Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengikut. Kita harus memosisikan diri sebagai jembatan. BoP jangan sampai memecah solidaritas OKI. 

Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat dengan syarat mutlak: BoP hanya bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap mekanisme PBB," tegasnya.

Prof. Gonda juga mendesak agar Indonesia menuntut transparansi roadmap rekonstruksi Gaza. Menurutnya, dukungan penuh Indonesia hanya diberikan jika klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka BoP.

Senada dengan Prof. Gonda, Dion Maulana Prasetyo menekankan bahwa prinsip Bebas Aktif bukanlah netralitas tanpa sikap. Justru, Indonesia harus hadir di forum global untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang kerap terpinggirkan.

"Kehadiran Indonesia di BoP adalah peluang emas. Tapi jika syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri demi menjaga integritas moral. Ini soal kredibilitas diplomasi kita," ujar Dion.

Sementara itu, Sekretaris PSIB UMM, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP., menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan membekali mahasiswa dan aktivis Muhammadiyah dengan pemahaman mendalam tentang politik luar negeri.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya paham isu domestik, tetapi juga mampu membaca dinamika global dan peran Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Ini bagian dari penguatan kapasitas intelektual kader," pungkasnya. (san)