Puluhan Massa di Lamongan Demo Tata Kelola dan Transparansi Program MBG

Lamongan, (afederasi.com) – Pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan mendapat sorotan tajam. Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di jalanan untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tata kelola program tersebut. Selasa, (7/72026).

Massa menilai, dalam perjalanannya yang sudah memasuki tahun pertama, implementasi program MBG di lapangan masih jauh dari kata ideal dan diwarnai berbagai kendala teknis maupun administratif.

Perwakilan aksi unjuk rasa, Ahmad Zaeni, menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk penolakan terhadap esensi program Makan Bergizi Gratis itu sendiri. Sebaliknya, aksi ini merupakan dorongan moral agar program yang menyasar anak-anak sekolah tersebut dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

"Kami mendukung adanya program MBG, tetapi kami menolak tata kelolanya. Maka dari itu kami menuntut kepada Satgas MBG untuk evaluasi ulang terkait regulasi dan tata kelola MBG," ujar Ahmad Zaeni saat memberikan orasi di tengah aksi demo, Selasa (7/7/2026) siang.

Zaeni membeberkan, berdasarkan investigasi dan temuan massa di lapangan, banyak ditemukan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu poin yang disoroti adalah standarisasi dan penyajian menu makanan yang dinilai kurang memenuhi ekspektasi gizi bagi anak-anak.

"Selain berkaitan dengan tata kelola, temuan di lapangan juga menunjukkan banyak dari SPPG yang tidak sesuai utamanya dalam penyajian menu makanan," urainya menambahkan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Satgas MBG Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengungkapkan bahwa jalannya program berskala nasional ini memang masih dalam tahap penjajakan dan penyempurnaan di tingkat daerah.

"Tentu kritik yang disampaikan ini baik, tapi juga kita melihat bahwa program ini masih berjalan 1 tahun masih permulaan dan perlu terus dilakukan evaluasi," jelas M. Nalikan saat menanggapi tuntutan massa.

Lebih lanjut, Nalikan menjelaskan bahwa selain tata kelola dan transparansi, kualitas serta kesesuaian menu makanan yang diterima oleh anak-anak juga perlu menjadi fokus utama. Mengingat program ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat, sinergi di tingkat daerah menjadi kunci utama kesuksesan program.

"Program ini adalah kewenangan pemerintah pusat, yang terpenting saat ini adalah bagaimana ada evaluasi tata kelola itu bisa dilakukan terutama layanan kepada anak-anak dan komunikasi antar SPPG dan sekolah serta orang tua wali," pungkas Nalikan. (yan)