Pilihan Cawapres untuk Prabowo: Pertimbangan Konstitusional dan Meritokrasi

Jakarta, (afederasi.com) - Prabowo dan Ganjar, sebagai calon presiden (capres) dan masih belum memutuskan calon wakil presiden (cawapres) mereka, diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan elektabilitas semata dalam mendukung keterpilihan. Seorang cawapres haruslah hadir dengan derajat konstitusionalnya yang kuat, bukan hanya sebagai 'ban serep', sesuai dengan kebutuhan konstitusi. Pengajar Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Syafrizal Rambe, mengungkapkan hal ini. Ketika membahas kubu Prabowo, Syafrizal menekankan pentingnya kehadiran seorang teknokrat berpengalaman sebagai pendamping Prabowo. 

Menurut Syafrizal, ke depannya, dengan kompleksitas tugas konstitusional negara yang semakin meningkat, prinsip meritokrasi menjadi hukum yang makin niscaya dalam memilih cawapres. Prabowo, dengan kekuatan Partai Golkar (Golongan Karya) dan jaringan SBY (Susilo Bambang Yudhono) yang telah mendeklarasikan dukungan, membutuhkan seorang teknokratis, intelektual, dan cendekiawan yang menguasai aspek ketatanegaraan serta kepemerintahan, kata Syafrizal.

Dalam konteks Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, doktor ilmu politik tersebut menegaskan bahwa tugas dan wewenang wakil presiden jauh lebih kompleks dibanding seorang menteri pembantu presiden. Meski Konstitusi menyatakan tugas wapres adalah membantu presiden, perlu dicari figur yang secara meritokrasi mumpuni, mengerti segala hal yang bersangkutan dengan teknis penyelenggaraan negara, dan mewakili komunitas besar tertentu.

Muhammad Al-Fatih, pengamat politik dari Lembaga Riset Publik (LRP), menyebut Profesor Yusril Ihza Mahendra sebagai figur paling mumpuni untuk membantu Prabowo pada tugas-tugas presidensinya. Yusril, Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang) yang selama ini mendukung Prabowo, adalah seorang negarawan, intelektual, dan politisi yang memiliki pengalaman strategis di bawah tiga presiden yang berbeda. Al-Fatih menunjuk berbagai pengalaman Yusril dalam urusan internasional, termasuk peran dalam menyusun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memimpin delegasi Indonesia di berbagai pertemuan internasional.

Selain itu, Yusril juga dikenal sebagai politisi Islam moderat yang diterima oleh semua golongan. Ia memiliki keterikatan dengan amalan-amalan keagamaan yang dipraktikkan kalangan NU, mengingat latar belakang keluarganya yang akrab dengan ulama Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini membuatnya diterima di berbagai kalangan, sesuai dengan pernyataan almarhum Gus Dur yang menggambarkan kakek Yusril sebagai ulama NU kultural. Kesesuaian nilai dan pandangan dengan kalangan NU juga terlihat dari kedekatan Yusril dengan keluarga Hadratusyeikh Hasyim Asy'ari, mulai dari Pak Ud, Gus Dur, hingga Gus Solah. (mg-3/jae)