Komisi II DPRD Trenggalek Gelar Rapat, Bahas KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023

Trenggalek, (afederasi.com) - Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama mitra OPD, dengan agenda pembahasan KUA-PPAS perubahan anggaran tahun 2023, Rabu (9/8/2023).

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto usia rapat mengatakan, dari rapat tadi bisa dilihat beberapa rencana kegiatan dan program di masing-masing OPD mitra.

Kemudian masalah yang tengah di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, tentang masalah kemiskinan ekstrim.

" Untuk itu kita memastikan berapa pagu anggaran yang disediakan Pemkab untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Trenggalek," ungkapnya.

Dan ternyata kata Mugianto, masih minim anggaran yang sasarannya untuk menurunkan angka kemiskinan itu sendiri.

" Jadi kami nanti akan melaporkan di rapat Badan Anggaran (Banggar), bagaimana membuat skema program maupun kegiatan yang sasarannya betul-betul bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim," terangnya.

Dicontohkan Mugianto, seperti di Dinas Peternakan, Dinas Perikanan yang memiliki program yang sasarannya itu menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi setelah dilihat platfrom anggaran sementara itu sangat kecil.

" Oleh sebab itu ini yang harus kita dorong dan diseriusi agar program penurunan angka kemiskinan betul-betul tercapai di tahun 2024. Dan tentunya ini harus di sport dengan anggaran penuh," tuturnya.

Mugianto juga menjelaskan, untuk membantu meringankan mereka misal masing-masing KK penduduk miskin ekstrim di kasih bantuan ternak itu sudah salah satu upaya membantu mereka menghadapi ekonomi sekarang.

Sedangkan untuk saat ini, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Trenggalek ada sekitar 4 ribu KK dengan jumlah personelnya itu ada sekitar 10 ribu orang.

" Kalau kita anggarkan dalam satu tahun jumlah KK ini 4 ribu kemudian di kalikan Rp 2 juta per-ekor kan hanya sekitar Rp 8 milyar. Kita coba dalam satu tahun kedepan, jika kita fokus itu akan kelihatan angka kemiskinan akan turun," imbuhnya.

Ditambahkan Mugianto, setelah dilihat ternyata platform anggaran untuk itu hanya ada Rp 100 juta. Dan di perikanan ada Rp 150 juta untuk bantuan kolam ikan lele.(pb/dn)