Klaim Kebocoran Data KPU Dibantah, KPU Lakukan Digital Tracing Terhadap Data Jimbo

Jakarta, (afederasi.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah klaim mengenai kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu.

Anggota KPU, Idham Holik, mengingatkan pada kasus Bjorka, di mana seorang peretas mengklaim bisa membobol data KPU.

Namun, Idham menegaskan bahwa klaim tersebut tidak terbukti, dan data yang dipublikasi oleh Bjorka tidak sesuai dengan format DPT 2024 atau DPT 2019.

"Jadi, komponen datanya berbeda," kata Idham seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, pada Rabu (29/11/2023) kemarin. 

Idham menambahkan bahwa KPU belum pernah mengalami kebocoran data DPT Pemilu 2024. "Jadi, kalau ada komentar KPU datanya pernah bocor, saya pikir enggak tepat," tegas Idham.

Terbaru, muncul dugaan bocornya data DPT Pemilu 2024 oleh peretas bernama Jimbo. Idham Holik menyatakan bahwa KPU saat ini sedang melakukan digital tracing terhadap data yang diungkap Jimbo.

"Divisi Data dan Informasi KPU sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Mabes Polri terkait dengan hal tersebut," tuturnya. KPU bekerja sama dengan satgas cyber dan lembaga terkait untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan bahwa KPU telah mengetahui kabar adanya peretas yang mengaku menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.

Betty mengatakan bahwa KPU sedang berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk BSSN, BIN, dan Mabes Polri, untuk memverifikasi kebenaran data yang diduga bocor.

"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/11/2023).

Akun @p4c3n0g3 mengungkap bahwa seorang peretas bernama Jimbo menjual data dari KPU. Jimbo membagikan 500 data contoh ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.

Forum tersebut mencantumkan 252 juta data yang diduga berasal dari KPU, tetapi setelah penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik. Data tersebut meliputi NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya, dihargai sebesar 74,000 USD atau hampir Rp 1,2 miliar. KPU masih dalam proses verifikasi terkait keaslian dan dampak dari dugaan kebocoran data ini.(mg-3/mhd)