Jelang Pemilu 2024, Forkopimda Situbondo Meninjau Kesiapan di Gudang Logistik

Situbondo,(afederasi.com) - Dalam menghadapi momentum penting Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Situbondo turun langsung memeriksa kesiapan gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo pada hari Senin (15/1/2024).

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan itu guna memastikan segala persiapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Situbondo berjalan lancar, sesuai prosedur, dan tepat waktu.

"Kehadiran kami bersama Forkopimda bertujuan memastikan ketersediaan logistik Pemilu, termasuk memastikan proses pelipatan surat suara dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kami ingin memastikan bahwa setiap suara terhitung dengan baik dan tetap aman," ujar Bupati Karna ketika memimpin kunjungan tersebut.

Dalam pemantauan langsung terhadap logistik, tempat penyortiran, dan pelipatan surat suara, Bupati Karna mengungkapkan bahwa saat ini sedang berlangsung proses pelipatan dan penyortiran kertas suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif untuk DPR-RI dan DPD-RI.

"Kami bersama KPU dan Bawaslu Situbondo telah melihat langsung pelipatan dan penyortiran kertas suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif untuk DPR-RI dan DPD-RI. Kami juga mengingatkan agar sarana prasarana pendukung penyimpanan logistik memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga kualitas perlengkapan pemungutan suara dapat terjaga," tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPU Situbondo, Marwoto, menjelaskan bahwa ada beberapa kerusakan pada surat suara, seperti warna yang pudar dan robek di bagian tengah.

"Hingga saat ini, surat suara yang rusak untuk DPRD Provinsi Jawa Timur mencapai 1582, DPR RI sebanyak 574 surat suara, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih dalam proses penghitungan. Kerusakan surat suara telah kami laporkan," kata Marwoto.

Tahapan Pemilu Serentak 2024 yang dimulai sejak 14 Juni 2022 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu. Setelah Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024, tahapan selanjutnya akan melibatkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) Serentak, meningkatkan beban kerja pemerintah dan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu diperkuat. (vya/dn)