Terganjal Kasus Korupsi, Opini Keuangan Pemkab Tulungagung Turun Jadi WDP
Pemkab Tulungagung terima opini WDP dari BPK RI tahun 2025 dampak dari OTT KPK. Pj Bupati pastikan perbaikan administrasi dan target kembali ke WTP tahun depan.
Tulungagung, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung resmi menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penurunan predikat dari sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini disebut tidak terlepas dari dampak Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi baru-baru ini.
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengakui bahwa kasus hukum yang menyeret oknum di daerahnya memengaruhi penilaian auditor negara tersebut. Menurutnya, mustahil bagi daerah mendapatkan predikat WTP dalam situasi yang masih bergejolak akibat proses hukum.
"Alasan mendapat opini WDP karena adanya peristiwa OTT tersebut. Tidak mungkin setelah ada OTT kemudian tetap diberi predikat WTP," ujar Ahmad Baharudin usai rapat paripurna di DPRD Tulungagung, Rabu (8/7/2026).
Meski turun peringkat, Baharudin menegaskan bahwa BPK RI tidak menemukan penyimpangan keuangan yang bersifat fatal. Temuan yang dicatat auditor lebih banyak bersinggungan dengan aspek tertib administrasi.
"Temuannya hanya terkait administrasi keuangan, terutama di level bendahara. Dana sudah keluar, namun dokumen administrasinya belum selesai saat diperiksa BPK," jelasnya.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dengan memperbaiki tata kelola keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Baharudin menargetkan Pemkab Tulungagung dapat meraih kembali opini WTP pada tahun anggaran 2026.
Ia juga memastikan bahwa raihan opini WDP ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan daerah, termasuk alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
"Opini WDP ini tidak berpengaruh pada transfer keuangan, seperti DAU. Semuanya tetap berjalan lancar," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, memberikan apresiasi atas upaya Pemkab dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah di tengah situasi yang menantang. Ia menyatakan bahwa jajaran legislatif siap bersinergi untuk mengawal perbaikan tata kelola keuangan agar lebih akuntabel ke depannya.
"Raihan ini cerminan dari komitmen transparansi yang terus diupayakan seluruh jajaran. Kami siap mengawal rekomendasi BPK demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung yang lebih maju," pungkas Marsono.(dn)
What's Your Reaction?
