Pemkab Kediri Genjot Peningkatan Kemantapan Jalan Hingga 89 Persen

Kediri, (afederasi.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong setiap tahun terjadi peningkatan kualitas jalan kabupaten. Pemerintah daerah menargetkan kondisi kemantapan jalan kabupaten bisa naik menjadi 89 persen pada akhir 2025.

Di Kabupaten Kediri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur total ruas jalan kabupaten 1.295 km. Dari panjang jalan itu, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama saat ini kondisi kemantapan jalan kabupaten pada angka 87 persen.

“Hingga akhir tahun 2025 kita targetkan dari yang sekarang 87 persen bisa naik setidaknya 2 persen jalan kondisi baik,” kata Irwan, Kamis (28/8/2025).

Untuk menaikkan kemantapan jalan hingga menjadi 89 persen itu, lanjut Irwan, jalan-jalan yang kondisinya rusak berdasarkan pemetaan langsung dilakukan penanganan. Disisi lain pihaknya juga bekerja keras menjaga jalan yang kondisi telah baik jangan sampai mengalami kerusakan.

Irwan menerangkan sebagaimana arahan bupati, penanganan jalan yang sebelumnya lebih pada jalan desa, kali ini difokuskan pada jalan kabupaten. Setidaknya pada tahun 2025 ini sudah ada 78 pekerjaan penanganan jalan yang tersebar di 22 kecamatan dengan total pekerjaan sepanjang 51.190,32 meter.

Rinciannya, 67 pekerjaan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi sepanjang 44.442,44 meter, 6 pekerjaan pelebaran jalan sepanjang 5.214 meter, dan 5 pekerjaan pembangunan jalan dengan panjang 1.533,88 meter.

“Pekerjaan-pekerjaan ada yang sudah dikerjakan, ada juga yang masih berjalan,” tambahnya. Adv/kominfo

[15.35, 20/10/2025] Ducan Kediri: Kantor Pemerintahan Lumpuh, Mas Dhito Tekankan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Kediri – Aksi anarkis yang dilakukan massa pada Sabtu (30/8/2025) malam mengakibatkan lumpuhnya kantor pemerintahan Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut, selain gedung dan data arsip yang hilang karena ikut hangus terbakar, sebagian aset pemerintah juga ikut menjadi sasaran penjarahan.

Pasca kejadian perusakan diwarnai pembakaran dan penjarahan malam itu, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dan hanya menyisakan puing-puing. Beberapa mobil yang terparkir di dalam ikut dibakar. Mas Dhito, sapaan akrabnya menegaskan, apapun yang dilakukan massa malam itu, tidak dibenarkan.

“Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung (beserta isinya) tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini. Karena kantor adalah rumah kedua kami, dimana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten diambil dan diputuskan. Dan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” katanya saat press release, Minggu (31/8) sore.

Setidaknya ada belasan kantor intansi termasuk ruangan kerja yang terdampak sasaran massa. Tak terkecuali ruang kerja bupati dan wakil bupati. Secara detail disebutkan yang terdampak yakni, Ruang Sekda, Ruang Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Kesra, Renkeu, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kantor Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, BKAD, Disnaker, Bappeda, Prokopim.

“Kemungkinan data arsip yang hilang seperti data bantuan organisasi masyarakat, dan tempat ibadah sejauh ini belum kami temukan, data kepegawaian, kemudian pemetaan aset pemerintah kabupaten juga dan selebihnya masih kami inventarisir,” urainya.

Selain kantor dan ruang kerja hangus terbakar dan mengakibatkan hilangnya data arsip tersebut, aksi pengrusakan malam itu juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Kemudian juga pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek serta Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.

Meski dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, karena aset yang ada habis tak tersisa, begitupula matinya aliran listrik dan air bersih, menurut Mas Dhito, jalannya proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

“Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya.

Pihaknya bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dan para kepala OPD termasuk camat telah melakukan rapat dan diputuskan mulai Senin (1/9) aktivitas bekerja pegawai tetap berjalan. Adapun untuk tempat bekerja, nantinya akan dibagi menyesuaikan lokasi milik Pemkab Kediri yang masih bisa dipergunakan untuk berkantor.

“Untuk yang sifatnya tidak pelayanan publik, maka dizinkan untuk bekerja dari rumah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, bilamana selama ini terdapat kekhilafan hingga terjadinya insiden pembakaran Kantor Pemkab Kediri. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.

“Saya titip kita jaga bersama kabupaten Kediri ini. Kalau kita jaga bersama seluruh masyarakat saya yakin kejadian yang terjadi semalam adalah kejadian yang pertama dan terakhir,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui dalam kesempatan press release sore tersebut, Mas Dhito juga didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa atau yang akrab disapa Mbak Dewi, kemudian Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama. (Adv/kominfo)