Dukungan Pemkab Jombang untuk Asta Cita: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Pembangunan Nasional

Jombang (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi utama mewujudkan pembangunan nasional menuju Asta Cita. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, Senin (27/04/2026).

Bertempat di lapangan Pemkab Jombang, upacara yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” ini menjadi momentum refleksi tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah sekaligus penguatan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Tema peringatan tahun ini mengandung makna kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” ujar Agus Purnomo membacakan pesan Mendagri.

Untuk mewujudkan sinkronisasi tersebut, pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat oleh seluruh daerah, termasuk Kabupaten Jombang:

1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran nasional dan daerah, untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan duplikasi anggaran.

2. Reformasi Birokrasi Berbasis Outcomes dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, tidak lagi fokus pada serapan anggaran tetapi pada hasil nyata.

3. Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

4. Kolaborasi Antar Daerah untuk menyelesaikan persoalan lintas wilayah seperti transportasi, banjir, hingga pengembangan ekonomi.

5. Fokus pada Pemenuhan Layanan Dasar dan pengentasan ketimpangan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial.

6. Penguatan Stabilitas dan Ketahanan Daerah menghadapi krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga perubahan iklim.

Mendagri melalui Sekdakab Jombang juga menyoroti agenda strategis nasional yang memerlukan harmonisasi langkah. Pemerintah daerah didorong untuk mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, teknologi, dan optimalisasi lahan pertanian. Begitu pula dengan swasembada energi melalui diversifikasi energi dan efisiensi sumber daya domestik.

Di sisi lain, pengembangan UMKM, koperasi, dan perluasan investasi dinilai penting untuk membuka lapangan kerja. Sementara di bidang SDM, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta program makan bergizi gratis bagi peserta didik menjadi prioritas utama.

Di tengah rangkaian upacara, Agus Purnomo menyampaikan kabar membanggakan. Kabupaten Jombang berhasil meraih peringkat keempat hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Terbaik se-Indonesia untuk penilaian tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam menjalankan otonomi daerah secara berkualitas.

“Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tegas Agus Purnomo.

Mengakhiri sambutannya, Agus Purnomo mengingatkan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran. Seluruh kegiatan peringatan Hari Otonomi Daerah hendaknya diselenggarakan secara sederhana, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Upacara peringatan kali ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, asisten, staf ahli, kepala OPD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jombang. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan menuju Indonesia maju.(san)