Rp50 Triliun Kredit Mengalir, UMKM Sekarkijang Jadi Motor Ekonomi Baru

Banyuwangi, (afederasi.com) - Sektor jasa keuangan di wilayah Sekarkijang yang meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang menunjukkan peran strategis sebagai pembangunan inklusif yang menjadi transformasi keuangan berbasis daerah.

Dari data Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, per Juli 2025 mencatat total kredit perbankan mencapai Rp50,29 triliun. Menariknya, lebih dari separuhnya yakni 52,43% disalurkan kepada sektor UMKM.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Jember, Inggit Mawarsih Puspita Sari, saat media gathering bersama sejumlah jurnalis Sekarkijang di NK Cafe, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (19/9/2025).

"Perbankan di Sekarkijang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Kredit konsumsi rumah tangga dan perdagangan besar hingga eceran mendominasi," kata Inggit.

Inggit mengungkapkan, trend positif tersebut mencerminkan peran vital sektor kredit dalam menjaga daya beli dan sirkulasi perekonomian. Namun tantangan tetap membayangi, rasio kredit bermasalah (NPL) gross meningkat menjadi 4,59%, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) menurun ke 118,05%. 

"Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif, agar pertumbuhan tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas aset," jelasnya.

Di sisi lain lanjut Inggit, sektor pasar modal menunjukkan geliat positif. Jumlah investor meningkat 12,23% menjadi 263.320 orang, dengan Jember dan Banyuwangi sebagai kontributor utama. Lonjakan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat. 

"Nilai kepemilikan saham dan penjualan reksa dana turut tumbuh, menandakan minat terhadap instrumen investasi semakin matang," tuturnya.

Perusahaan pembiayaan juga berperan aktif, dengan piutang mencapai Rp4,4 triliun. Modal ventura mulai menjangkau sektor produktif di Bondowoso dan Situbondo, membuka peluang pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha kecil yang selama ini belum terlayani oleh perbankan konvensional.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor OJK Jember Mohammad Mufid menjelaskan, transformasi ini tidak lepas dari peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah Sekarkijang. Selain itu, program ekosistem keuangan inklusif di desa Sidomulyo (komoditas kopi), pemberdayaan pondok pesantren, dan kampanye anti pinjol ilegal melalui Satgas PASTI menjadi bukti nyata komitmen membangun keuangan yang berkeadilan.

"Program ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, mendorong swasembada pangan, ekonomi biru, dan pemberdayaan perempuan serta pemuda," jelasnya.

Mufid menambahkan, indeks literasi keuangan nasional yang kini mencapai 66,46 dan inklusi keuangan sebesar 80,51 menjadi modal sosial penting. Program “One PUJK One Village” dan “Duta Literasi Keuangan” memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor keuangan, sekaligus memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa.

"Transformasi sektor keuangan di Sekarkijang bukan sekadar statistik. Kuncinya adalah sinergi serta kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan Lembaga Jasa Keuangan," pungkas Mufid. (ron)