Diduga Belum Izin BBWS Bengawan Solo, Pemkot Madiun Keruk Tanah Bantaran

Madiun, (afederasi.com) – Pemkot Madiun diduga melakukan pengerukan tanah di bantaran Kali Madiun tanpa izin. Kegiatan dilakukan di kawasan Mbiting, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Akibatnya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo menghentikan pengerukan yang berlangsung sejak Sabtu (14/6/2025) itu. 

Salah seorang petugas BBWS Bengawan Solo, Hermawan Prasetyo mengungkapkan kekhawatiran atas dampak pengerukan sedimen di bantaran sungai oleh Pemkot Madiun.

Menurutnya, keberadaan sedimen justru berperan penting dalam menjaga stabilitas dan alur sungai.

“Jika sedimen ini dikeruk sembarangan, dikhawatirkan akan mengubah alur sungai dan mempercepat erosi tebing. Apalagi ini sudah dilakukan sejak Sabtu, dampaknya bisa sangat besar,” jelas Hermawan saat sidak di lokasi pengerukan. 

Saat petugas BBWS Bengawan Solo sidak ke lokasi pengerukan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun Agus Tri Sukamto juga berada di lokasi. Agus berkilah aktivitas alat berat di bantaran hanya membersihkan rumput dan kotoran di tepi sungai. Namun, dia mengakui bahwa sedimen yang dikeruk dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

“Kami hanya mencoba membersihkan area tersebut sambil memanfaatkan sedimen yang ada untuk keperluan pengurukan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sedimen hasil pengerukan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kelurahan Winongo. Rencananya TPA Winongo akan ditanami bunga dan buah. 

Selain alat berat, juga terlihat ada truk pengangkut tanah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kota Madiun. 

Kepala Dinas PU PR Kota Madiun Thariq Megah saat dikonfirmasi mengklaim sudah berkoordinasi BBWS Bengawan Solo untuk kegiatan di bantaran. Namun tidak mengungkap secara jelas peruntukan tanah yang dikeruk dari bantaran. 

"Coba nanti saya cek dulu teman-teman dari lapangan tadi bagaimana. Kalau untuk TPA ya leading sektornya dinas LH. Kalau terkait bantaran biasanya yang koordinasi dinas PU," ujarnya. (mhn)