Pj Bupati Bondowoso Tasyakuran dan Doa Bersama, Mohon Izin Menempati Rumah Dinas

Bondowoso, (afederasi.com) - Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro resmi menggantikan Bambang Soekwanto, Selasa (23/7/2024) kemarin.

Usai pelantikan di Grahadi Surabaya, Muhammad Hadi Wawan Guntoro langsung ke Kabupaten Bondowoso dan menggelar tasyakuran serta doa bersama di pendopo Bupati Bondowoso malam harinya.

"Malam ini saya kulo nuwun. Mohon izin hadir di Bondowoso," kata pria yang juga menjabat sebagai Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur tersebut dalam sambutannya.

Pria asal Jombang ini mengaku perlu menggelar doa bersama sebagai wujud permohonan izin menempati rumah dinas yang baru.

"Kebetulan rumah saya jauh, sehingga saya kulo nuwun menempati rumah dinas," ucapnya.

Kemudian, ia juga menyatakan bahwa mengemban sebagai Pj Bupati Bondowoso merupakan amanat dari Presiden dan Kemendagri.

"Tentunya sebagaimana tugas yang dibebankan kepada saya oleh Presiden, Kemendagri dan disampaikan oleh Pj Gubernur, tugas Pj Bupati adalah melanjutkan pemerintahan," katanya.

Menurutnya, melanjutkan pemerintahan bukan berarti meneruskan tugas sosok tertentu, melainkan melanjutkan jalannya sistem.

"Apa yang ada sekarang, tugas saya melanjutkan. Tentunya pemerintahan ini sinambung. Gak kemudian dilihat oh sebelumnya siapa? Jadi rentetan. tidak bisa orang per orang, pemerintahan daerah ini lah yang kemudian dilanjutkan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tugas melanjutkan pemerintahan ini di antaranya di bidang pembangunan dan program lainnya.

"Tugas PJ yang paling penting mensukseskan pilkada. Ini tugas saya ngecek bagaimana kesiapan, semua perangkat yang mempunyai tugas di pilkada itu sudah siap belum di Bondowoso," bebernya.

Kemudian perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada juga menjadi atensi.

"Tugas kami salah satunya bagaimana menegakkan netralitas ASN," tegas Hadi.

Ia menilai bahwa ASN adalah pelayanan masyarakat dan wajib netral dalam gelaran Pilkada 2024 nanti.

"Dalam konteks Pilkada, ASN harus netral. Itu sudah tegas. Ya walaupun mohon maaf, semua punya hak memilih tetapi dalam konteks melayani masyarakat harus netral," kata dia. 

"Jadi saya pun berkomitmen tentang itu dan sudah menjadi tugas saya memastikan semua ASN netral," sambungnya. (den)