BSSN Buka Suara Terkait Kebocoran Data KPU: Investigasi Sedang Dilakukan

Jakarta, (afederasi.com) - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra, telah memberikan tanggapan terkait dugaan kasus kebocoran data KPU yang disusupi oleh seorang hacker.

Ariandi mengungkapkan bahwa BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU untuk melakukan investigasi mendalam terhadap insiden tersebut.

"BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak KPU terkait upaya investigasi berkenaan dengan dugaan yang dialami," kata Ariandi seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, dalam siaran pers pada Jumat (1/12/2023). 

Ariandi Putra menjelaskan bahwa dalam penanganan insiden siber di KPU, BSSN sedang aktif melakukan analisis dan forensik digital. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi root cause dari insiden kebocoran data yang menimpa KPU.

"BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak KPU dan siap untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU," tambahnya.

Ariandi Putra memastikan bahwa hasil investigasi BSSN terkait kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU.

"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk memberikan transparansi dan kejelasan kepada masyarakat terkait insiden yang telah terjadi.

Seorang hacker yang mengidentifikasi dirinya sebagai Jimbo mengklaim telah berhasil membobol data KPU. Kebocoran data ini mencakup informasi pribadi 252 juta orang, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, dan berbagai data lainnya.

Jimbo mengklaim bahwa data tersebut berasal dari situs KPU.go.id, mencakup masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, dan bahkan memberikan sampel data sebanyak 500.000.

Jimbo secara terang-terangan menjual data KPU seharga 2 Bitcoin atau sekitar 74.000 Dolar Amerika Serikat, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.

Data yang dijual mencakup informasi sensitif seperti status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, dan lainnya. Hal ini menciptakan kekhawatiran serius terkait privasi dan keamanan data masyarakat yang terdampak.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, mengonfirmasi bahwa KPU telah mengetahui adanya peretas yang diduga menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.

Betty menyatakan bahwa KPU sedang berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk BSSN, BIN, dan Mabes Polri, untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.

"Sekarang kami minta bantuan dari satgas cyber," ujar Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023), menjelaskan bahwa koordinasi ini dilakukan guna mengkonfirmasi keaslian data yang telah bocor.(mg-3/jae)