Jenderal Agus Subiyanto Siap Menjadi Panglima TNI, Tantangan Berat Menanti

Jakarta, (afederasi.com) - Sedikit lagi, Jenderal Agus Subiyanto siap melangkah sebagai Panglima TNI, namun beberapa masalah kritis menanti di lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI). Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merangkum permasalahan tersebut, menyoroti budaya kekerasan prajurit TNI yang belum teratasi. Menurut KontraS, terdapat 59 peristiwa kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil selama Januari-Oktober 2023, menggambarkan sikap arogansi terhadap masyarakat.

"Dalam analisis kami, ada tiga poin kritis yang harus diperhatikan oleh Jenderal Agus Subiyanto setelah dilantik nanti," ungkap Dimas Bagus Arya, Badan Pekerja KontraS. Pertama, Agus harus menangani budaya kekerasan di kalangan prajurit TNI yang masih terjadi di lapangan.

Permasalahan kedua yang dihadapi Agus Subiyanto adalah soal Peradilan Militer. KontraS menyatakan bahwa vonis ringan yang diberikan oleh Peradilan Militer kepada prajurit yang melakukan tindak pidana menciptakan kultur impunitas. Dimas menekankan perlunya dukungan Agus terhadap revisi Peradilan Militer untuk mencapai tujuan reformasi.

"Ia harus sepenuhnya mendukung agenda revisi Peradilan Militer dengan bekerja bersama stakeholder terkait demi mewujudkan amanat dan cita-cita reformasi," tegas Dimas seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. Ketiga, Agus diminta untuk menghentikan wacana Revisi UU TNI dan mendukung penuh implementasi UU TNI.

KontraS juga menyoroti pentingnya peran Agus dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Setelah menjadi Panglima TNI, Agus diharapkan dapat memastikan netralitas TNI. Sejumlah purnawirawan perwira tinggi yang terlibat dalam politik dapat mengancam netralitas TNI.

"Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk menjamin netralitas TNI pada masa Pemilu dan Pilkada serentak demi menjamin tegaknya profesionalitas TNI," ungkap KontraS. Dalam konteks ini, Agus Subiyanto diharapkan dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga profesionalitas dan netralitas TNI.

Agus Subiyanto menjalani fit and proper test pada Senin (13/11/2023), di mana kemampuannya diuji oleh Komisi I DPR RI. Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, mengungkapkan bahwa proses ini akan melibatkan beberapa tahapan. Pertama, Agus diminta untuk menyampaikan visi dan misinya secara terbuka kepada masyarakat.

"Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin menemukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup, tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima," kata Meutya. RDPU yang digelar secara tertutup akan membahas isu-isu kritis yang berkaitan dengan TNI, seperti penanganan masalah di Papua dan persiapan menjelang Pemilu 2024.

Di tengah tantangan ini, Agus diharapkan dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI. Keputusan mengenai keberlanjutan proses ini diharapkan dapat diambil segera untuk memastikan kelancaran pelantikan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.(mg-2/jae)