Bawaslu Kaji Potensi Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024, Menyoroti Kemungkinan Kelalaian KPU
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mengkaji kemungkinan terjadinya kelalaian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Jakarta, (afederasi.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mengkaji kemungkinan terjadinya kelalaian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya mengonfirmasi peristiwa ini kepada KPU.
"Kami sedang mengkaji, apakah ada kelalaian dalam konteks ini yang dilakukan, sehingga dalam konteks yang sedang berjalan nanti pasti kami akan sampaikan, kami pun sedang melakukan kajian ada kelalaian atau tidak sehingga kemudian privasi orang menjadi hilang," kata Lolly seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, pada Selasa (5/12/2023).
Lolly menegaskan pentingnya memastikan tidak ada kerugian yang berlanjut dan masyarakat tidak terdampak oleh potensi kebocoran data. Bawaslu berupaya untuk menjaga integritas proses pemilu demi keamanan dan privasi warga.
Lolly Suhenty dari Bawaslu mengungkapkan kesulitan yang dihadapi oleh pihaknya dalam mendapatkan data, bahkan setengah mati sekalipun. Ia menyampaikan bahwa Bawaslu tidak memiliki data yang sangat lengkap, dan ini menjadi tantangan serius dalam menjalankan tugas pengawasan.
"Bawaslu saja susah loh dapat datanya, kami aja susah setengah mati dapat data. Kami pun nggak punya data yang sangat lengkap itu. Jadi, ini memang perlu menjadi konsentrasi kita semua untuk memastikan tidak ada kerugian yang berlanjut dan masyarakat yang terdampak," tambah Lolly.
Pernyataan ini menggarisbawahi kompleksitas tugas Bawaslu dalam memantau dan mengamankan data pemilu untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Seorang pengguna dengan akun X @p4c3n0g3, yang dikenal sebagai Jimbo, mengungkapkan keberadaan threat actor yang menjual data-data dari KPU. Jimbo membagikan 500 data contoh hasil retasannya ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual data hasil peretasan.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa Jimbo meretas 252 juta data dari KPU, namun setelah disaring, terdapat 204.807.203 data unik. Data tersebut mencakup informasi pribadi seperti NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan lainnya, yang dijual dengan harga mencapai 7.4000 USD atau hampir Rp 1,2 miliar.
Bawaslu menyatakan keprihatinan terhadap situasi ini dan menegaskan urgensi penanganan kasus kebocoran data untuk melindungi privasi dan keamanan pemilih.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, memberikan tanggapan terhadap kabar kebocoran data yang diduga berasal dari KPU. Betty menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya peretas yang diduga menjual data dari KPU dan sedang berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait.
"Sekarang kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/11/2023). Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor dan apakah data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU. Betty menekankan upaya KPU dalam mengatasi masalah ini agar integritas pemilu tetap terjaga.(mg-3/jae)
What's Your Reaction?
