Viral di TikTok! Anggota Dewan Curhat Lambannya Urus KTP di MPP Lamongan

Lamongan, (afederasi.com) – Jagat media sosial, khususnya platform TikTok, dihebohkan dengan unggahan video dari akun @metamitaa yang mengeluhkan lambannya proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lamongan. Siapa sangka, sosok di balik video viral tersebut adalah Meta Paramita Nur Azizah, seorang Anggota DPRD Lamongan yang sengaja datang sebagai warga sipil biasa.

Dalam video berdurasi singkat yang diunggahnya, Meta membagikan pengalaman pribadinya saat mencoba memperbarui data kependudukannya. Datang tanpa embel-embel status sebagai wakil rakyat, ia berharap bisa merasakan langsung kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat Lamongan sehari-hari.

Awalnya, Meta menceritakan alasan kuat mengapa dirinya mendatangi loket pelayanan untuk mengganti foto identitasnya. Ia mengaku kerap mengalami kendala saat berada di bandara lantaran foto pada fisiknya dinilai bermasalah.

"Mau ganti foto KTP. Soalnya beberapa kali identitasku dek bandara iku selalu tertolak. Kayak 'boleh minta identitas lain gak, Mbak?' gitu. Kita antre, dapat nomor 70," ungkap Meta dalam potongan video di akun TikTok-nya.

Namun, setelah merampungkan proses pengambilan foto dan menyerahkan dokumen, kekecewaan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memuncak ketika mengetahui fisik KTP elektronik miliknya tidak bisa langsung dibawa pulang pada hari yang sama.

"Ini aku udah beres foto dan lain-lain. Tapi enggak bisa langsung jadi. Jadi kita disuruh nunggu sampai tanggal 10. Aku enggak ngerti ya kenapa harus menunggu selama itu, padahal seharusnya KTP itu bisa jadi satu hari. Langsung jadi maksudnya, seharusnya ya," lanjutnya sembari menunjukkan resi pengambilan dari dalam mobil.

Ditemui awak media pada Rabu (8/7/2026), Meta yang juga merupakan anggota Komisi A DPRD Lamongan membenarkan video yang diunggahnya tersebut. Ia sengaja mengantre seperti masyarakat pada umumnya demi melihat responsivitas petugas. Hasilnya, ia menilai pelayanan di MPP Lamongan masih terkesan lamban, kurang responsif, dan kurang ramah.

"Saya sengaja datang ke MPP untuk mengganti foto dan status. Berkas sudah lengkap dan saya juga mengikuti prosedur, antre seperti masyarakat lainnya. Yang saya tahu seharusnya penggantian foto and status bisa selesai dalam sehari. Tapi saya diberi tahu baru jadi tanggal 10 (3 hari) karena katanya antreannya banyak, sampai ratusan pemohon," beber Meta.

Tak hanya persoalan durasi yang dinilai terlalu lama, Meta juga menyoroti aspek attitude atau keramahan para petugas yang berjaga di lini depan pelayanan publik.

"Kalau di loket mungkin petugasnya bisa lebih ramah. Saya tadi merasa pelayanannya kurang. Kalau memang bisa dikerjakan lebih cepat, kenapa harus menunggu sampai berhari-hari," cetus politisi milenial tersebut.

Menanggapi video viral dan keluhan yang dilayangkan oleh anggota dewan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamongan langsung memberikan klarifikasi.

Sekretaris Disdukcapil Lamongan, Kresti Normasari, menjelaskan bahwa durasi tunggu selama tiga hari tersebut bukanlah kesengajaan atau kelambatan dari petugas daerah, melainkan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kresti menyebutkan bahwa segala bentuk perubahan elemen data, baik itu pasfoto, status pernikahan, hingga jenis pekerjaan pada KTP elektronik memang memerlukan waktu verifikasi maksimal tiga hari kerja.

"Memang SOP-nya selama tiga hari. Kami mengikuti ketentuan dari pusat, sehingga proses pelayanan yang kami lakukan juga mengacu pada aturan tersebut," pungkas. (yan)