Surplus Beras Jombang 2025 Capai 108.705 Ton, Bupati Warsubi: HPP Rp6.500 dan Sistem Any Quality Jadi Tameng Petani

Jombang, (afederasi.com) – Menjelang musim panen raya 2026, Pemerintah Kabupaten Jombang mengambil langkah strategis dengan menggelar Sosialisasi Kebijakan Perberasan Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Jombang, Selasa (5/5/2026) ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga melalui skema harga baru yang berpihak pada hasil bumi lokal.

Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Jombang, H. Warsubi, S.H., M.Si., bersama unsur Forkopimda, Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi memaparkan kabar menggembirakan. Berdasarkan data BPS 2025, Kabupaten Jombang berhasil mencatatkan produksi beras sebesar 257.942 ton, sementara konsumsi masyarakat hanya 149.237 ton. Hasil ini membawa Jombang naik ke peringkat 8 besar penghasil padi di Jawa Timur.

"Kita mengalami surplus beras sebesar 108.705 ton, melonjak dua kali lipat lebih dibanding tahun 2024. Ini bukti kerja keras petani dan keberhasilan mekanisasi pertanian yang kita dorong," ujar Bupati Warsubi di hadapan para peserta sosialisasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa surplus besar ini menghadirkan tantangan baru. "Tantangannya adalah bagaimana agar gabah petani terserap sempurna, tidak ada yang terbuang, apalagi dipermainkan harganya oleh spekulan," tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan ini menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Poin yang paling dinanti para petani adalah penerapan sistem Any Quality. Dengan sistem ini, pembelian gabah dilakukan tanpa potongan harga atau rafaksi yang selama ini kerap menjadi keluhan petani.

"Kebijakan ini adalah instrumen pelindung. Ketika panen raya, negara hadir melalui Bulog untuk menyerap hasil tani dengan harga yang rasional dan layak. Petani harus mendapatkan nilai tambah," tambah Bupati Warsubi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Jombang, Drs. Bambang Sriyadi, M.Si., menekankan bahwa beras bukan sekadar komoditas pangan, melainkan indikator stabilitas ekonomi nasional.

"Tata kelola yang baik adalah fondasi kedaulatan pangan. Fokus kita tahun 2026 adalah penguatan tiga pilar: ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan. Selain itu, kami juga mendorong inovasi pangan lokal agar masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas saja. Peran organisasi wanita dan Gapoktan sangat kami harapkan sebagai motor penggerak diversifikasi pangan," jelas Bambang Sriyadi dalam laporannya.

Hasil Konkret Sosialisasi: Kepastian Harga dan Penyerapan Maksimal
Melalui sosialisasi ini, para pelaku sektor pertanian, termasuk Poktan, Gapoktan, dan pengusaha penggilingan, mendapatkan tiga kepastian utama:

1. Kepastian Harga: HPP Rp6.500/kg menjadi jaring pengaman agar harga tidak anjlok saat panen raya.

2. Penyerapan Maksimal: Bulog Kancab Mojokerto siap menyerap produksi lokal untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

3. Sinergi Data: Kolaborasi antara BPS dan Dinas Pertanian memastikan setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Kegiatan yang juga menghadirkan diskusi panel bersama narasumber dari Bulog dan BPS Jombang ini berlangsung interaktif. Para peserta antusias menyamakan persepsi teknis di lapangan, mulai dari mekanisme penjemputan gabah hingga jadwal operasional penggilingan.

Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Jombang optimis musim panen 2026 tidak hanya melimpah, tetapi juga benar-benar membawa kesejahteraan bagi petani di daerah berjuluk Kota Santri tersebut. (san)