Aksi Damai Aliansi Mahasiswa Tulungagung Bawa 13 Tuntutan, Desak Evaluasi PLN dan Kebijakan Nasional
Aliansi Mahasiswa Tulungagung gelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Tulungagung bawa 13 tuntutan, mulai dari masalah pelayanan PLN hingga evaluasi program nasional.
Tulungagung, (afederasi.com) - Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (24/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan terkait persoalan pelayanan publik daerah hingga kebijakan strategis nasional.
Persoalan layanan kelistrikan menjadi salah satu poin utama dalam aksi ini. Mahasiswa menilai seringnya pemadaman listrik di Tulungagung telah merugikan masyarakat luas, terutama pelaku UMKM, kelompok tani, hingga peternak ikan.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Hendra Nurdiansyah, mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sistem pelayanan mereka. Mahasiswa menuntut adanya transparansi pendataan kerugian ekonomi yang dialami pelanggan akibat pemadaman tersebut.
"Kami mendesak PLN melakukan evaluasi sistem pelayanan di Tulungagung. Harus ada mekanisme kompensasi yang adil bagi warga yang dirugikan sesuai aturan yang berlaku," ujar Hendra di sela-sela aksi.
Selain menuntut perbaikan layanan PLN, mahasiswa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan. Mereka juga menuntut penyediaan kanal transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih mudah diakses oleh publik.
Terkait isu nasional, aliansi mahasiswa ini menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mereka meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap kedua program tersebut untuk mengantisipasi potensi kebocoran anggaran dan penyimpangan.
Hendra juga menyinggung insiden keracunan yang sempat dialami penerima program MBG. Hal itu, menurutnya, menjadi catatan serius bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar bekerja lebih profesional.
"Program MBG dan KDMP harus dievaluasi. Kami tidak ingin ada potensi penyimpangan anggaran yang justru mencederai tujuan utama program untuk masyarakat," tegas Hendra.
Dalam daftar tuntutannya, mahasiswa turut menyuarakan penguatan kesejahteraan tenaga pendidik, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, dan RUU Masyarakat Adat. Mereka juga mendesak penguatan supremasi sipil serta menolak segala bentuk intimidasi terhadap aktivis dan warga yang menyampaikan aspirasi.
Aksi mahasiswa di gedung legislatif ini berjalan dengan tertib. Mereka berharap pemerintah segera merespons tuntutan tersebut dengan langkah nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat.(riz/dn)
What's Your Reaction?
