SDN di Jember Tambah Rombel, Fasilitas tidak Mendukung, Walimurid Bayar Uang Bangku

Jember, (afederasi.com) – Beberapa SDN di Kabupaten Jember, Jawa Timur menambah rombongan belajar (rombel) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2023/2024. Penambahan rombel tersebut disebabkan karena animo pendaftar tinggi. Akan tetapi SDN tidak melihat kondisi sarana dan prasaran yang ada. Sehingga pengadaan sarana dan prasarana dibebankan kepada walimurid.

Seperti yang terjadi di SDN Lembengan 01 , Kecamatan Ledokombo. Sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada hanya cukup menerima satu rombel. Tapi karena alasan pendaftar membludak menambah rombel. Konskensinya walimurid untuk bayar sarana dan prasarana dengan sukarela dengan skema musyawarah. Beberapa walimurid tidak bisa berbuat banyak. Ada kesepakatan setiap walimurid membayar Rp 145 ribu. Itu pun pembayaran tidak ada bukti pembayaranya.

Bagaimana prosedur penambahan rombel dari Dinas Pendidikan Jember?.  Boleh menambah rombel ditengah-tengah pendaftaran dan sarana dan prasarana dibebankan walimurid. Bukankan Dinas Pendidikan sudah memutuskan jauh-jauh hari berapa jumlah rombel yang ditetapkan setiap sekolah mulai tingkat SD dan SMP sebelum PPDB dibuka?.

Pasca polemik bangku dipatok Rp 145 ribu. Akhirnya komite sekolah, sekolah, dan walimurid diagendakan rapat untuk klarifikasi pada Jum’at (19/5/2023). Munculnya harga bangku Rp 145 ribu. Menurut Kepala Sekolah Susi Novitasari karena minat masyarakat yang menginginkan putra - putrinya sekolah di SDN Lembengan 01 sangat tinggi. Akhirnya sepakat untuk menambah 2 rombel, biarpun harus melengkapi prasarana sendiri berupa bangku sekolah.

"Sebenarnya kepala sekolah sudah menerangkan bahwa tidak ada, meja, kursi, papan dan guru kelas," ujar Ratna.

Kemudian kata Ratna, ada musyawarah bersama semua wali murid, setelah itu munculah 6.200.000. Nah  jumlah itu dibagi semua siswa dan dikurangi jalur afirmasi dan munculah sejumlah Rp. 145 ribu.

Kepala Sekolah Susi Novitasari dikonfirmasi mengakuinya jika sekolah hanya mendapatkan sumbangan dari komite dan wali murid secara suka rela bukan paksaan. Jadi pihak sekolah tidak tahu sama sekali. Ini adalah kesepakatan antara komite dan wali murid yang memiliki keinginan menyekolahkan anaknya untuk dibuka tambahan rombel.

“Mengingat sarana dan prasarananya tidak ada,” kata Susi Novitasari.

Terkait dengan pembayaran seragam Rp. 282 ribu persiswa. Susi membantah jika sekolan melakukan pengadaan seragam. Sekolah hanya diminta untuk mengkoordinir dan dipesankan.

“Untuk batik, seragam olahraga  sudah dalam tahap penyelesaian. Karena ramai, uangnya kita kembalikan karena takut ada efek. Takut dinas tidak memberikan ijin penambahan rombel, itu yang ditakutkan,” sambungnya. (gung)