Reses DPRD Tulungagung, Infrastruktur dan Dukungan Petani Jadi Aspirasi Utama Warga

Tulungagung, (afederasi.com) – Masa reses pimpinan dan anggota DPRD Tulungagung kembali menjadi ruang strategis untuk menjaring aspirasi langsung dari masyarakat. Selama tiga hari, mulai Selasa (12/8/2025) hingga Kamis (14/8/2025), beragam usulan mengemuka, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur.

Anggota DPRD Tulungagung, Adrianto, menyebut banyak warga mengeluhkan kondisi jalan dan berharap perbaikan segera dilakukan. “Usulan yang paling banyak adalah perbaikan jalan, baik jalur utama maupun akses jalan usaha tani,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Pembangunan jalan usaha tani, lanjut Adrianto, menjadi prioritas lantaran memudahkan mobilitas petani, terutama saat musim panen. Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan saluran irigasi serta pemberian hibah bagi kelompok tani dan peternak. “Aspirasi yang masuk juga menyentuh sektor irigasi dan bantuan hibah untuk mengembangkan usaha pertanian maupun peternakan,” tambah politisi PKS tersebut.

Ia mengungkapkan, Bupati Tulungagung telah berkomitmen menuntaskan persoalan infrastruktur pada tahun ini. Komitmen itu terlihat dari tambahan anggaran yang cukup signifikan dalam APBD Perubahan 2025. “Mulai September 2025, APBD Perubahan mulai berlaku, dan sektor infrastruktur mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar,” tegas Adrianto.

Seluruh aspirasi yang terjaring, kata Adrianto, akan diteruskan ke musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa sebelum diusulkan menjadi pokok pikiran (pokir) dewan. “Reses ini memang dirancang agar kebutuhan warga dapat diterjemahkan menjadi program nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, menjelaskan bahwa setiap anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing selama masa reses. Aspirasi yang dihimpun akan dirumuskan menjadi pokir dan dibawa ke musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

“Aturannya memang berjenjang. Jika tidak masuk melalui musrenbang desa, usulan program sulit untuk direalisasikan,” jelasnya.

Dengan mekanisme ini, DPRD Tulungagung berharap setiap masukan masyarakat, baik terkait pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi, dapat terakomodasi secara tepat dan berkelanjutan.(dn)