Puan Maharani Bantah Instruksi Khusus untuk Ganjar Pranowo terkait Kritik Penegakan Hukum

Jakarta, (afederasi.com) - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa tidak ada instruksi khusus yang diberikan kepada calon presiden Ganjar Pranowo terkait kritiknya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/11/2023), Puan mengungkapkan bahwa Ganjar memberikan penilaian 5 terhadap penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berdasarkan data yang dimilikinya.

"Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," ujar Puan seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Ditanya mengenai dampak kritikan Ganjar terhadap elektabilitas, Puan menyatakan bahwa hal itu akan menjadi bahan evaluasi bagi PDIP.

"Tentu saja, karena saya tanya, elektabilitas naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas, apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak," ujarnya.

Puan menegaskan bahwa evaluasi dapat dilakukan terhadap isi yang disampaikan oleh Ganjar. "Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan pak Ganjar," tambahnya.

Ganjar Pranowo sebelumnya memberikan penilaian berupa angka lima terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Penilaian tersebut diberikannya dalam acara diskusi di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).

Pada kesempatan itu, Zainal Arifin menanyakan pandangan Ganjar terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kasus di KPK.

Dalam tanggapannya, Ganjar menyatakan bahwa dalam kondisi tersebut, seorang pemimpin perlu menunjukkan ketegasan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun arus balik ke arah positif.

"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? Misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya, kira-kira Mas Ganjar membayangkan sebagai seorang presiden, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana?" tanya Zainal.

Ganjar memberikan penilaian terbuka terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. "Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5," pungkas Ganjar.

Puan Maharani, dalam konteks ini, mengungkapkan bahwa PDIP akan melakukan evaluasi terhadap kritikan yang disampaikan oleh Ganjar.

"Dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri. Mengevaluasi program-programnya. Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," tandasnya.(mg-2/jae)