Polemik Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres: Kritik Etika dan Tanggapan PDIP

Jakarta, (afederasi.com) - Isu Gibran Rakabuming Raka yang diajukan relawan Projo untuk menjadi pendamping bakal calon presiden (bacarpres) Prabowo Subianto membuat senior PDIP Panda Nababan angkat bicara. Panda, yang dikenal sebagai seorang tokoh PDIP, merespon pernyataan Ketua Bapilpres Projo, Panel Barus, yang mengusulkan agar Mr G dan Mr P bersatu dalam Pilpres.

Dalam tayangan YouTube "Adu Perspektif Total Politik," Panda menyoroti masalah etika yang terkait dengan tindakan relawan tersebut. "Etis nggak kalau Gibran belum diomongin sama partainya, sama pimpinan partainya, lalu diklaim kemudian oleh Projo?" kata Panda, menimbulkan pertanyaan serius tentang kesopanan dan etika politik.

Panda Nababan menekankan pentingnya tata krama dalam dunia politik, termasuk permohonan izin kepada pihak yang bersangkutan. Menurutnya, Projo seharusnya melakukan pertemuan dengan Gibran terlebih dahulu dan meminta izin dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. "Apa nggak tunggu dulu ketemu Gibran, 'Mau nggak kau?'. Kemudian Megawati sebagai ketua partai, 'Izin Bu kami mau ambil Gibran,'" ujar Panda, menegaskan pentingnya mengikuti aturan dan norma yang berlaku dalam politik, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Sebelumnya, kader PDIP dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, telah dikaitkan dengan kemungkinan menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan bahwa tidak ada masalah jika Gibran dicalonkan sebagai bacawapresnya Prabowo Subianto.

"Yo, ora opo-opo, wong semua itu tergantung Mas Gibran sendiri to. Mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo yo hak Mas Gibran sendiri, artinya semua warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, hak dipilih dan hak memilih," kata FX Rudy, yang juga dikenal dengan nama akrabnya, pada Selasa (10/10/2023).

Rudy menjelaskan bahwa aturan di PDIP sudah jelas, termasuk jika seorang kader dicalonkan oleh partai lain, maka keanggotaannya sebagai kader PDIP akan otomatis dicabut. "Otomatis keanggotaannya hangus, yang mencalonkan itu siapa, di mana, sebagai apa. Kalau partai kan sudah jelas to," tegasnya, menjelaskan bahwa partai memiliki prosedur yang ketat terkait dengan pencalonan dan keanggotaan. (mg-3/jae)