Pemkab Tulungagung Serap Aspirasi Kelompok Rentan Lewat Muspadi 2026

Tulungagung, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen memperluas ruang partisipasi publik bagi kelompok rentan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui gelaran Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) 2026 yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6/2026).

​Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Hadir dalam forum tersebut jajaran pimpinan daerah, mulai dari Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, hingga perwakilan akademisi dan organisasi masyarakat.

​Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Menurutnya, arah pembangunan harus mampu menjangkau dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

​"Pembangunan daerah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Forum ini menjadi bukti nyata bahwa suara mereka sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan ke depan," ujar Ahmad Baharudin saat memberikan sambutan.

​Ia mengakui, mekanisme perencanaan pembangunan selama ini belum sepenuhnya mampu menangkap kebutuhan kelompok rentan secara maksimal. Oleh karena itu, Muspadi dihadirkan sebagai wadah berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

​Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan urgensi perhatian terhadap kelompok rentan. Berdasarkan catatan tahun 2025, dari total 1,142 juta penduduk Tulungagung, sebanyak 49,91 persen adalah perempuan.

​Tantangan perlindungan sosial juga menjadi sorotan serius. Sepanjang tahun 2025, terdapat 18 laporan pengaduan terkait perempuan di UPTD PPA. Sementara untuk kasus anak, tercatat 243 laporan di ULT PSAI dan 70 laporan di UPTD PPA. Selain itu, terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas di Tulungagung yang memerlukan dukungan akses di berbagai sektor.

​Mengangkat tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, pemerintah berharap forum ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

​"Semoga hasil musyawarah ini melahirkan kebijakan yang tepat. Tulungagung harus benar-benar menjadi daerah yang layak anak, ramah perempuan, dan inklusif bagi seluruh warga," pungkas Ahmad Baharudin.

​Pihaknya berharap, Muspadi 2026 dapat menjadi jembatan strategis agar kebutuhan kelompok rentan terakomodasi dalam kebijakan daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh elemen masyarakat.(riz/dn)