Pemkab Tulungagung Komitmen Dukung Sensus Sosial Ekonomi Tahun 2022

Tulungagung, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berkomitmen mendukung pendataan awal 

Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statustik (BPS) Kabupaten Tulungagung hingga 15 November 2022 mendatang. 

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan, bahwa pelaksanaan survei sosial ekonomi tahun 2022 tersebut merupakan upaya pendataan yang lebih akurat mengenai problematika sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tulungagung. 

Data yang dihasilkan dari survei itu nantinya akan menjadi satu big data (data besar) yang dimiliki oleh Pemkab Tulungagung. 

"Sebenarnya kami punya data baik yang dilaksanakan oleh Bappeda atau Dinsos. Tapi survei ini (red- regsosek) merupakan sesuatu yang dijadikan patokan, karena ada standart pengukurannya yang valid dan statistik," katanya usai melakukan rakor pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) tahun 2022 di Hotel Lojikka, Selasa, (20/9/2022). 

Maryoto mengungkapkan, nantinya survei tersebut berguna bagi Pemkab Tulungagung untuk mengevaluasi mengenai perkembangan kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. 

"Dari data sosial masyarakat itu, Pemkab bisa melakukan pengendalian inflasi daerah," ungkapnya. 

Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk mendukung proses tersebut. Dia menyebut bentuk dukungan yang dilakukan adalah dengan mengerahkan seluruh aparat mulai dari Camat, Kepala Desa hingga Perangkat Desa. 

"Maka dari itu Kapala Desa dan Kelurahan kami datangkan, supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," imbuh Maryoto. 

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, Mohammad Amin menjelaskan, nantinya mekanisme pendataan yang dilakukan akan menggunakan dua cara, yakni offline dan online. 

Menurutnya, survei ini ditujukan untuk semua lapisan masyarakat Tulungagung termasuk anak-anak. 

Oleh sebab itu, pihaknya menyebut akan mengerahkan 1.800 petugas yang akan melakukan regsosek. 

"Online menggunakan google form dan wawancara offline. Kami harap masyarakat dan petugas juga jujur. Nanti kami akan melakukan pengukuran terkait pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya. Sampai 15 November," pungkasnya.(rra/dn)