Pemkab Jember Mengetatkan Kendali Dapur Gizi Setelah Menu Dipersoalkan

Jember, (afederasi.com) — Pemkab Jember meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul sorotan publik atas temuan menu yang dinilai tidak layak konsumsi dan sempat beredar luas di media sosial.

Langkah cepat Pemkab Jember ditandai dengan peninjauan langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Umbulsari oleh Satuan Tugas MBG, sebagai respons atas keluhan yang disampaikan pihak sekolah dan masyarakat.

Peninjauan lapangan Pemkab Jember dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ratno C. Sembodo, bersama Satgas MBG tingkat kabupaten dan kecamatan.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Jember menemukan adanya celah pada proses pengendalian mutu bahan pangan, khususnya pada menu tempe yang menjadi sumber keluhan karena diduga mengalami penurunan kualitas.

Akhmad Helmi Luqman menyatakan kepada media bahwa Pemkab Jember menerima pengakuan dari pihak SPPG terkait tempe yang kurang layak dan telah disisihkan, namun sebagian di antaranya terlanjur terdistribusi ke sekolah.

Menindaklanjuti temuan itu, Pemkab Jember menegaskan pengawasan tidak berhenti pada inspeksi semata, melainkan dilanjutkan dengan pembinaan rutin dan penguatan quality control sejak pemilihan bahan hingga penyajian makanan.

Pembinaan berkelanjutan Pemkab Jember akan melibatkan lintas sektor, mulai dari kecamatan, puskesmas, tenaga ahli gizi, tenaga kesehatan lingkungan, hingga unsur TNI dan Polri untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

Menurut Helmi, keterlibatan aktif Pemkab Jember dalam pengawasan SPPG sejalan dengan regulasi dan arahan pemerintah pusat, termasuk ketentuan Permendagri serta instruksi Badan Gizi Nasional.

Ia menekankan bahwa bagi Pemkab Jember, pengawasan program MBG bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral yang berkaitan langsung dengan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak.

Ke depan, Pemkab Jember akan memperkuat koordinasi antara Satgas Kabupaten dan Satgas Kecamatan agar seluruh SPPG semakin terbuka terhadap evaluasi dan kejadian serupa tidak kembali terulang. (gung)