Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah Tingkatkan Kualitas Udara di Jabodetabek
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajaran terkait untuk mengambil langkah-langkah signifikan guna mengatasi masalah kualitas udara yang semakin memburuk di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dalam satu minggu terakhir.
Jakarta, (afederasi.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajaran terkait untuk mengambil langkah-langkah signifikan guna mengatasi masalah kualitas udara yang semakin memburuk di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dalam satu minggu terakhir. Langkah-langkah tersebut akan diterapkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan, "Presiden telah menekankan bahwa tindakan segera harus diambil dalam jangka pendek." Hal ini diungkapkan usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, pada Senin (14/08/2023), di Jakarta.
Salah satu langkah intervensi dalam jangka pendek yang diusulkan adalah memberlakukan kebijakan standar emisi Euro 5 dan 6, peningkatan lahan hijau kota, serta penggunaan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH).
Siti menjelaskan, "Dalam jangka menengah, fokus akan diberikan pada pengurangan kendaraan bermesin bahan bakar fosil. Infrastruktur transportasi seperti MRT, LRT, dan kereta cepat telah ada, dan kami juga sedang mendorong elektrifikasi kendaraan." Dia juga menambahkan bahwa dalam jangka panjang, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim akan dijalankan dengan ketat di wilayah Jabodetabek.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan rencana pemerintah untuk lebih ketat dalam melakukan uji emisi kendaraan. Dia juga menyampaikan pertimbangan untuk menerapkan kebijakan empat penumpang dalam satu mobil (four in one) untuk mengurangi volume kendaraan di jalan.
"Kami mengusulkan konsep four in one, di mana penumpang dari Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya dapat berbagi mobil menuju kantor secara bergantian. Ini akan membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan," jelas Budi.
Pemerintah juga menggalakkan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan mendorong PLN untuk meningkatkan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di wilayah Jabodetabek.
"Penggunaan kendaraan listrik bukan hanya di kalangan instansi pemerintah, tetapi juga di sektor swasta yang beroperasi di Jabodetabek. Mulai dari sepeda motor hingga mobil, diharapkan beralih ke kendaraan listrik," tegas Budi.
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengumumkan keputusan untuk kembali menerapkan kebijakan WFH bagi pegawai pemerintah daerah.
"Kami akan menerapkan work from home dengan rasio 50:50 atau 60:40, dengan tujuan mengurangi aktivitas di lingkungan Pemprov DKI. Kami juga mengajak kementerian lain untuk turut serta dalam penerapan work from home ini," ujar Heru.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengintensifkan izin pembangunan dan mengajukan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc. Langkah ini sejalan dengan langkah-langkah pemerintah pusat yang juga akan memperketat pengujian emisi kendaraan bermotor.
Heru menegaskan, "Kami sudah memiliki aturan yang tepat. Yang perlu kami lakukan adalah memperketat pengujian emisi pada titik-titik tertentu, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya, serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan." (mg-3/jae)
What's Your Reaction?
