LKHN Gedor Kantor Bupati Tulungagung, Tuntut Realisasi Anggaran Setda

Tulungagung, (afederasi.com) – Puluhan massa dari Lembaga Keadilan dan Edukasi Hukum Nasional (LKHN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tulungagung, Selasa (15/7/2025). Aksi ini digelar untuk mendesak keterbukaan informasi publik, khususnya terkait transparansi anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Tahun Anggaran 2024.

Ketua LKHN, Yusron Mustofa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah lebih dulu menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekda Tulungagung sejak 5 Juli 2025. Namun, jawaban yang diterima dinilai tidak memuaskan karena hanya memuat sisa anggaran tanpa rincian realisasi penggunaannya.

“Kami menanyakan antara pagu anggaran dan realisasinya, tapi yang dijawab hanya sisa anggaran. Tidak ada kejelasan soal realisasi anggaran TA 2024 dari Setda, itulah sebabnya kami turun ke jalan,” tegas Yusron.

Menurutnya, aksi ini adalah bentuk dorongan agar pemerintah daerah patuh pada prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menyebut pihaknya bahkan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam data alokasi anggaran Setda 2024.

“Kami hanya ingin transparansi. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran itu dikelola,” imbuhnya.

Meski diikuti sekitar 60 demonstran, aksi tersebut belum membuahkan hasil konkret karena Sekretaris Daerah Tulungagung, Tri Hariadi, tidak berada di tempat. Massa menolak bertemu pejabat lain dan menegaskan hanya akan menerima penjelasan langsung dari Sekda.

“Kami hanya ingin bertemu Sekda Tri Hariadi. Bukan yang lain. Hanya beliau yang bisa menjawab langsung persoalan ini,” tandas Yusron.

Karena tidak mendapat kepuasan atas tanggapan dari pemerintah, LKHN menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar jika tidak ada respon yang transparan dalam waktu dekat.

“Kami akan melihat situasi, jika diperlukan kami akan turun lagi dengan kekuatan yang lebih besar,” pungkasnya.(riz/dn)