Kuota Pupuk Naik, Nasim Khan Dorong Peran APPI dan APGI Jadi Jembatan Aspirasi

Bondowoso, (afederasi.com) – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyatakan bahwa kebutuhan petani dan pengecer pupuk serta pangkalan gas di lapangan harus difasilitasi dengan wadah yang legal dan terstruktur.

Karena itu, pihaknya mendorong pembentukan dua organisasi baru yang langsung menyentuh level hilir, yakni Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia (APGI).

“Ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, tapi juga di dunia," kata Nasim Khan usai deklarasi APPI dan APGI di Hotel Ijen View Bondowoso, Selasa (13/5/2025).

Menurut legislator PKB ini, kedua asosiasi tersebut langsung menyasar pengecer dan pangkalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. "Jadi langsung menyentuh ke sektor hilir," ucapnya.

Nasim menyebutkan, sebelumnya asosiasi hanya terbentuk pada level agen, seperti Hiswanamigas untuk agen minyak bumi dan gas serta Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) untuk agen pupuk.

Namun, APPI dan APGI hadir untuk menjembatani suara para pengecer pupuk dan pangkalan gas yang selama ini kurang terdengar di level kebijakan nasional.

Setelah dideklarasikan di Situbondo, deklarasi APPI dan APGI digelar di Bondowoso dan akan dilanjutkan di Banyuwangi.

"Kita berharap keberadaan dua asosiasi ini bisa menjadi embrio gerakan nasional yang mampu menyuarakan kebutuhan riil di lapangan, serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dan daerah," papar Nasim.

Dalam kesempatan itu, Nasim juga mengungkapkan bahwa kuota pupuk bersubsidi tahun 2025 untuk wilayahnya telah mengalami kenaikan.

Kuota pupuk NPK meningkat menjadi 22 ribu ton, sementara urea menjadi 32 ribu ton. Meski demikian, ia mengakui bahwa tingkat serapan pupuk oleh petani belum optimal.

“Sekarang tidak ada alasan kekurangan pupuk. Tantangannya justru pada serapan. Kami berharap distribusi lebih baik dan tidak ada penyelewengan. Data RDKK juga harus terus diperbarui agar penyaluran tepat sasaran,” tegasnya.

Acara deklarasi itu juga dihadiri dari PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dan Komisi II DPRD Bondowoso. (awi)