Jadi Pionir Nasional, Implementasi Transaksi Non Tunai Desa di Trenggalek Jadi Rujukan Pemprov Aceh

Trenggalek, (afederasi.com) – Kabupaten Trenggalek kembali mempertegas posisinya sebagai salah satu garda terdepan dalam inovasi tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Aceh yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi tiru implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis Transaksi Non Tunai (TNT) di Gedung Bawarasa, Rabu (13/5/2026).

Langkah strategis Kabupaten Trenggalek yang telah memulai digitalisasi keuangan desa sejak dua tahun anggaran terakhir menjadi magnet tersendiri bagi daerah lain. Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek, Edy Soepriyanto, menyambut hangat rombongan dari Serambi Mekkah tersebut. Baginya, pertemuan ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan ruang diskusi untuk memperkuat sinergi antar-daerah dalam membangun transparansi.

"Hari ini Pemkab Trenggalek menerima kunjungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami," ujar Edy saat memberikan sambutan.

Edy menekankan bahwa melalui sistem non tunai, risiko kesalahan administratif dan potensi penyimpangan dapat ditekan secara signifikan. Peralihan dari sistem konvensional menuju digital di level desa dianggap sebagai langkah revolusioner untuk menciptakan akurasi data yang lebih baik. Menurutnya, penggunaan uang elektronik membuat seluruh aliran dana menjadi lebih praktis dan mudah diawasi.

"Harapannya tentu agar lebih praktis, terjamin akurasinya, serta terjaga transparansi pelaksanaannya. Dengan demikian, pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel," tegas Sekda Trenggalek tersebut.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Provinsi Aceh, H. Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak sembarangan dalam memilih lokasi studi tiru. Penunjukan Trenggalek sebagai rujukan didasarkan pada rekam jejak yang solid serta rekomendasi langsung dari instansi pusat. Konsistensi Trenggalek dalam menjalankan program ini selama dua tahun terakhir menjadi bukti kematangan sistem yang mereka miliki.

"Kami diarahkan langsung ke Trenggalek atas saran dari Kementerian Dalam Negeri dan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur," ungkap Iskandar.

Ia mengakui bahwa Trenggalek merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang paling siap dalam menerapkan sistem ini secara menyeluruh. Pengalaman matang yang dimiliki Bumi Menak Sopal ini diharapkan mampu diadaptasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa-desa yang ada di Provinsi Aceh.

Pertemuan tersebut berlangsung interaktif dengan menghadirkan para pejabat teknis terkait dan perwakilan perbankan. Kedua belah pihak saling bertukar informasi mendalam mengenai tantangan serta solusi dalam mengawal transisi keuangan digital di tingkat akar rumput. Semangat kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern di seluruh pelosok negeri.(pb/dn)