Ini Pandangan Fraksi Terhadap APBD Peruahan 2025 Bondowoso

Bondowoso, (afederasi.com) – Dalam rapat paripurna DPRD, Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera menilai jawaban Pemerintah Daerah atas berbagai pertanyaan fraksi masih menyisakan ruang perdebatan. Mereka menyoroti ketidakjelasan arah kebijakan keuangan daerah yang dianggap belum menyentuh akar persoalan rakyat.

Menurut Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera, proyeksi PAD dan optimalisasi aset belum didukung langkah konkret. Meski pemerintah mengklaim telah berinovasi lewat kerja sama dengan UNEJ dan aplikasi pembayaran digital, kenyataan di lapangan menunjukkan kelemahan keberanian politik dalam menggali potensi riil Bondowoso. Aset daerah masih sebatas jargon tanpa peta jalan yang jelas.

Sorotan tajam juga diarahkan Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera pada lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga miliaran rupiah. Pemerintah menyebutnya teknis penganggaran, namun fraksi menilai alasan itu terlalu normatif. Di tengah rakyat menghadapi kesulitan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, justifikasi teknis dianggap pelepasan tanggung jawab moral.

Tak berhenti di situ, Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera menuding rasionalisasi belanja yang digaungkan pemerintah hanya retorika. Program revitalisasi alun-alun dan jogging track miliaran rupiah dinilai kontradiktif ketika banyak jalan desa dibiarkan rusak dengan dalih keterbatasan fiskal. Bagi mereka, ini bentuk kesenjangan antara janji efisiensi dan kenyataan di lapangan.

Dalam hal bantuan sosial, Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera menilai pemerintah gagal menata data penerima secara akurat. Tumpang tindih bantuan masih marak, sementara buruh tani tembakau yang jumlahnya besar justru tercecer dari perlindungan sosial. Kondisi ini dipandang sebagai bukti lemahnya keberpihakan kepada rakyat kecil.

Isu pendidikan juga mendapat perhatian serius. Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera menilai langkah pemerintah terkait tenaga honorer hanya sebatas administratif. Ribuan tenaga sukwan tetap tanpa kepastian, dan mutu pendidikan tidak akan meningkat jika kesejahteraan pendidik terus diabaikan.

Dengan semua catatan itu, Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera menyimpulkan bahwa Raperda Perubahan APBD 2025 masih jauh dari semangat keberpihakan kepada rakyat. Anggaran dinilai elitis dan minim keberanian melakukan terobosan struktural yang menyentuh kepentingan publik secara nyata.

Sebagai sikap akhir, Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2025 dengan catatan kritis. Mereka mengingatkan bahwa legitimasi politik bukan semata soal angka, tetapi bagaimana anggaran dipakai sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar permainan teknokratis penuh justifikasi normatif.

Fraksi Golkar Tekankan Efisiensi dan Dorong Percepatan Pembangunan Bondowoso

Dalam rapat paripurna DPRD, Fraksi Golkar memberi apresiasi atas capaian pembangunan yang digagas Bupati Abdul Hamid Wahid bersama jajaran pemerintah daerah. Program Infrastruktur Tuntas (Rantas) disebut sebagai langkah nyata yang telah memberi dampak signifikan bagi masyarakat meski daerah tengah menghadapi tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi belanja sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga menyoroti keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp300,22 miliar menjadi Rp329,91 miliar. Sinergi antar-OPD, keberhasilan Bondowoso menjadi tuan rumah berbagai kegiatan tingkat provinsi dan nasional, serta penghargaan yang diraih pemerintah daerah dipandang sebagai bukti kinerja positif yang patut dipertahankan.

Menurut Fraksi Golkar, visi Bondowoso Berkah telah diterjemahkan melalui berbagai program strategis seperti Klinik Pertanian, layanan digital KANDA, asuransi kesehatan buruh tani, hingga pupuk gratis bagi petani tembakau. Namun, mereka mengingatkan bahwa kecepatan dalam merumuskan kebijakan harus diimbangi dengan efektivitas teknis di lapangan, agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Menyangkut pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025, Fraksi Golkar menekankan pentingnya strategi komprehensif pengelolaan sampah berbasis circular economy. Pemberdayaan masyarakat, optimalisasi TPS3R, hingga pengembangan bank sampah disebut harus menjadi bagian dari solusi lingkungan yang juga memberi nilai tambah ekonomi.

Dalam konteks revitalisasi alun-alun kota, Fraksi Golkar mendukung penuh rencana pemerintah namun mengingatkan agar kepentingan pedagang kaki lima (PKL) tidak terpinggirkan. Pembangunan jogging track, wajah baru tata kota, hingga orientasi kuliner dan pariwisata, menurut mereka, mesti dibarengi dengan pendekatan persuasif dan inklusif.

Selain itu, Fraksi Golkar menekankan sinergitas antar-OPD dalam menjalankan program prioritas P-APBD 2025. Mereka mendorong adanya deteksi dini dan koordinasi lintas sektor agar visi Bondowoso Berkah bisa terwujud secara terukur, bukan sekadar slogan.

Bidang kesehatan juga tak luput dari perhatian. Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah segera mengimplementasikan Program Srikandi, sebuah inisiatif BPJS Kesehatan yang melibatkan sektor non-pemerintah. Dengan langkah itu, diharapkan cakupan kepesertaan JKN semakin luas dan pelayanan kesehatan masyarakat semakin kokoh.

Sementara itu, Fraksi Golkar menilai program pertanian seperti Belati, pupuk gratis, dan Klinik Pertanian harus direformulasi agar lebih tepat sasaran. Dukungan teknis dan penguatan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian dipandang mendesak agar petani merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang digulirkan pemerintah daerah.

Akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda. Dalam pandangan mereka, birokrasi harus bekerja lebih tanggap, bersinergi, dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Bondowoso Berkah.

Fraksi PDIP Soroti Efisiensi dan Prioritas Program

Dalam rapat paripurna DPRD, Fraksi PDIP menyampaikan sikap menerima penetapan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025, namun dengan sejumlah catatan kritis yang dinilai penting demi arah pembangunan daerah.

Menurut Fraksi PDIP, sektor pariwisata masih belum digarap optimal. Mereka mendorong adanya kerja sama formal antara Pemerintah Daerah dan Perhutani untuk pemanfaatan lahan di kawasan Paltuding dan sekitarnya di luar hutan lindung. Langkah ini dinilai krusial untuk memaksimalkan potensi wisata Bondowoso dengan tetap menjaga kelestarian alam sesuai regulasi.

Catatan lain yang ditegaskan Fraksi PDIP adalah konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas. Mereka menilai masih ada proyek yang tidak masuk kategori mendesak, namun tetap dipaksakan berjalan. Contohnya rehabilitasi ruang pribadi Bupati dan pembangunan jogging track di alun-alun kota, yang dipandang kurang relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Lebih jauh, Fraksi PDIP juga menyoroti belanja rutin pemerintah daerah yang dianggap masih boros. Anggaran alat tulis kantor, konsumsi rapat, dan kegiatan sosialisasi disebut terlalu tinggi. Menurut mereka, alokasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga, sehingga harus ditinjau ulang sejalan dengan semangat efisiensi yang digaungkan Presiden RI.

Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi PDIP menekankan perlunya arah kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Efisiensi, konsistensi program prioritas, serta pemanfaatan potensi lokal menjadi syarat mutlak agar Perubahan APBD 2025 benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat Bondowoso. (den)