Bahlil Lahadalia Sindir Cak Imin Soal Tolak IKN: Lebih Pantas Jadi Wagub Ketimbang Cawapres

Surabaya, (afederasi.com) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sindiran tajam kepada Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin. Bahlil menyatakan bahwa Cak Imin lebih pantas menjabat sebagai wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta daripada mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden atau cawapres.

"Seseorang menyampaikan bahwa 'kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan'. Ini artinya anda cocok berpikir untuk memimpin Gubernur DKI Jakarta dan menjadi wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," ungkap Bahlil seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, di hadapan relawan Prabowo-Gibran di Surabaya pada Minggu (3/12/2023).

Bahlil menegaskan bahwa sindirannya ini adalah respons terhadap penolakan Cak Imin terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pernyataan Cak Imin disesalkan oleh Bahlil, yang juga menyoroti sikap menolak untuk pindah ke hutan yang diungkapkan oleh Cak Imin.

Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Dewan Pembina Pilar 08 yang mendukung Prabowo-Gibran, kemudian mencatat bahwa pembangunan IKN telah diatur dalam undang-undang. Ironisnya, salah satu partai politik yang mendukung Undang-Undang IKN tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Cak Imin sendiri.

"Saya katakan bahwa IKN itu kan perintah Undang-Undang dan itu sudah ada Undang-Undangnya. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung termasuk PKB, itu satu," terang Bahlil, menyoroti dukungan paradoks dari partai yang dipimpin oleh Cak Imin.

Sambil memberikan penjelasan lebih lanjut, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota telah melalui kajian ilmiah dan pertimbangan panjang. Dia mengklaim bahwa salah satu pertimbangan utama adalah untuk membangun Indonesia secara sentris.

“Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,” papar Bahlil, merinci pertimbangan geografis yang melibatkan berbagai wilayah di Indonesia.

Bahlil juga menambahkan bahwa pembangunan IKN bukan hanya untuk mewujudkan Indonesia sentris, tetapi juga untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, klaim bahwa IKN tidak akan melahirkan pemerataan ekonomi adalah keliru dan hanya merupakan "halusinasi kertas."(mg-3/mhd)