Anies Baswedan Soroti Krisis Demokrasi di Indonesia dalam Debat Capres Perdana

Jakarta, (afederasi.com) - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, memberikan pandangan kritis terkait krisis demokrasi di Indonesia pada debat capres perdana di gedung KPU RI pada Selasa (12/12/2023).

Saat ditanya mengenai rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar demokrasi, Anies mengungkapkan bahwa krisis demokrasi di Tanah Air melibatkan beberapa aspek.

"Saya rasa itu lebih dari partai politik, rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi yang sekarang terjadi," ujarnya seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Anies menyoroti tiga aspek kunci dalam konteks demokrasi. Pertama, kebebasan berbicara; kedua, eksistensi oposisi yang dapat secara bebas mengkritik pemerintah dan berfungsi sebagai penyeimbang; dan ketiga, kelangsungan proses pemilihan umum yang netral, transparan, jujur, dan adil.

"Dan kalau kita saksikan, akhir-akhir ini mengalami problem. Kita lihat bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik parpol. Dan angka demokrasi kita, indeks demokrasi menurun," ungkap Anies seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Anies juga menyoroti pasal-pasal yang memberikan kewenangan fleksibel untuk mengekang para kritikus, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakibatkan gangguan terhadap kebebasan berbicara.

Menyinggung minimnya keberadaan oposisi, Anies menyatakan bahwa ujian sejati adalah apakah pemilu dapat diselenggarakan secara netral, adil, dan jujur.

Anies menyoroti pentingnya reformasi dalam pembiayaan politik, menekankan transparansi dan pertanggungjawaban institusi politik terutama terkait biaya kampanye dan operasional partai.

Dio Ashar, Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), menambahkan bahwa Indonesia pada Februari 2023 berada pada peringkat 54 dari 167 negara dalam Indeks Demokrasi dengan skor 6,71. Meskipun skor ini stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peringkat Indonesia mengalami penurunan dari 52 menjadi 54.

Laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Democracy Report 2021 menunjukkan penurunan signifikan dalam kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. (mg-1/jae)