Anggaran Menyusut, DPRD Pacitan Minta Pemda Prioritaskan Jalan Rusak Parah

Pacitan, (afederasi.com) - Penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan masih menjadi sorotan seiring berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat. 

Ketua Komisi IV DPRD Pacitan, Pujo Setyohadi, menegaskan pemerintah daerah harus lebih responsif dalam memperbaiki jalan rusak terutama yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Ia menyebutkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan pada tahun ini sebesar Rp101 miliar sementara untuk tahun depan turun menjadi Rp98 miliar. 

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang pembangunan sehingga pemerintah daerah memilih fokus pada penanganan kerusakan ringan seperti penambalan lubang jalan.

“Dengan kondisi anggaran yang ada, pemerintah daerah memang memprioritaskan kerusakan ringan. Tapi kami di DPRD mendorong agar keluhan masyarakat tidak dibiarkan terlalu lama dan segera ditindaklanjuti oleh dinas teknis,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut upaya penanganan jalan tidak hanya mengandalkan APBD tetapi juga dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi. 

Salah satunya berupa bantuan aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan Gubernur saat berkunjung ke Pacitan dengan rencana total sekitar 2.000 ton.

Namun demikian, Pujo mengakui realisasi bantuan tersebut belum sepenuhnya diterima. 

“Memang sudah ada tindak lanjut, tetapi baru sebagian yang dikirim. Ini karena penanganan jalan kabupaten harus dilakukan secara kolaboratif, termasuk melibatkan pemerintah desa dengan swadaya, baik pengadaan batu maupun alat berat,” jelasnya.

Pujo juga menyoroti belum adanya formula yang ideal dalam skema kolaborasi tersebut, terlebih saat ini sudah mendekati akhir tahun dan seluruh penganggaran telah ditutup per 20 Desember. 

Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Pacitan mendesak dinas teknis terkait agar aspirasi masyarakat yang masuk melalui usulan segera ditindaklanjuti secara konkret.

“Kami mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius. Jangan sampai keluhan jalan rusak terus berulang tanpa solusi yang jelas. Infrastruktur jalan ini menyangkut aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Pujo menyampaikan sejumlah usulan Pemkab Pacitan ke Kementerian PUPR mulai terealisasi di antaranya pembangunan jalan impres desa Bangunsari–Ngadirejan, ruas Pucangsewu–Pasar Hewan Sambong, serta jalur Mentoro menuju Purworejo–Banjarsari.

Untuk tahun 2026, Pujo menilai tantangan pembangunan infrastruktur masih cukup berat. 

Estimasi awal anggaran PUPR mendekati Rp90 miliar, namun yang terealisasi hanya sekitar Rp60 miliar dan masih harus dipotong untuk pembayaran gaji. 

“Kalau melihat kebutuhan di lapangan, kondisi ini tentu masih jauh dari harapan, meskipun arahan pemerintah pusat menargetkan 40 persen anggaran untuk infrastruktur,” pungkasnya.(Feri)