Akun YouTube Kena Retas Siarkan Live Judi Online, Begini Kata Sekjen DPR RI

(afederasi.com) - Pihak DPR RI, melalui Setjen DPR, telah memberikan tanggapan terkait insiden retas akun YouTube DPR RI. Setjen DPR RI telah mengambil serangkaian langkah untuk mengatasi masalah ini.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengonfirmasi bahwa saat ini akun YouTube DPR RI memang mengalami indikasi retas atau peretasan. Ia menyatakan, "Untuk sementara terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena 'hack', bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online."

Indra menjelaskan bahwa pihak Setjen DPR RI telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini dan memulihkan akun YouTube DPR RI yang terkena retas.

"Langkah yang sudah kita ambil dari pagi tadi sudah menghubungi Google Indonesia untuk recovery akun YouTube DPR. Dari pihak Google sudah meneruskan ke Google pusat untuk pemulihan akun agar login akun tersebut dapat digunakan lagi oleh DPR," katanya.

Selain itu, tim IT internal DPR juga aktif melakukan upaya pemulihan secara mandiri melalui sistem Google. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa akun YouTube DPR RI dapat kembali berfungsi seperti sedia kala.

Selain mengambil langkah pemulihan teknis, DPR juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus peretasan akun YouTube DPR RI. Tindakan ini diambil guna mengungkap siapa pelaku di balik peretasan tersebut.

Sebelumnya, akun YouTube DPR RI atau @DPRRIOfficial telah terindikasi mengalami peretasan, dengan penayangan video live terkait casino slot yang mencurigakan. Perubahan pada foto profil akun juga terlihat jelas, dengan tulisan "Slot Baris" yang menjadi perubahan signifikan.

Reaksi dari warganet pun muncul dalam bentuk komentar di live chat salah satu video siaran langsung. Mereka mengungkapkan keheranan dan keprihatinan terkait peretasan tersebut, dengan salah satu pengguna akun menulis, "INI KENA HACK YA AKUN.NYA?" sementara yang lain bertanya, "Inii beneran??" dan ada juga yang mengucapkan "AstagfiruAllah." Situasi ini menunjukkan pentingnya keamanan akun-akun resmi pemerintah di media sosial. (mg-1/jae)