Wali Murid SMPN 2 Tulungagung Keluhkan Penarikan Sumbangan untuk Bangun Infrastruktur Sekolah

Tulungagung, (afederasi.com) - Polemik penarikan sumbangan untuk pembangunan fisik SMPN 2 Tulungagung telah membuat resah para wali murid. Mereka mengutarakan keprihatinan mereka terhadap penarikan sumbangan yang dianggap sebagai langkah yang kontroversial.

Penarikan sumbangan ini diputuskan setelah dua kali rapat dengan komite sekolah, namun, sebagian besar wali murid merasa keberatan dengan tarif yang telah ditentukan. AF, salah satu wali murid, menjelaskan bahwa tidak ada surat resmi yang bertanda tangan kepala sekolah atau komite yang menginformasikan penarikan sumbangan, dan hanya pemberitahuan melalui pesan WhatsApp.

Sumbangan yang diminta bervariasi berdasarkan tingkat kelas siswa. Kelas 9 diminta untuk membayar Rp 400 ribu, sedangkan kelas 7 dan 8 dikenakan tarif Rp 800 ribu. Pihak komite juga memberikan opsi pembayaran secara cicilan bulanan untuk orang tua yang kesulitan membayar secara penuh.

Sumbangan ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendukung pembangunan pemavingan halaman sekolah dan tempat parkir. Alasannya, dana sekolah tidak mencukupi untuk proyek fisik tersebut.

Sementara itu, Ketua Komite SMPN 2 Tulungagung Ahmad Syifa membenarkan adanya penarikan sumbangan sekolah itu. Pungutan sumbangan telah disepakati melalui rapat bersama antara komite sekolah dengan wali murid.

Komite menegaskan bahwa sumbangan pembangunan itu sifatnya tidak wajib. Nanti, masing-masing kelas akan dibentuk grup WA yang setiap grup itu akan diasuh oleh wali kelas.

"Yang tidak mampu ya seikhlasnya. Rapat wali murid itu juga didampingi Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Polres. Pada rapat itu dari kejaksaan juga menyampaikan jangan sampai ada pemaksaan karena ini sumbangan," kata Syifa.

Pihaknya yakin penarikan sumbangan tersebut tidak melanggar aturan karena telah melalui prosedur yang benar. Di sisi lain, terkait keluhan wali murid, pihaknya menilai hal itu terjadi hanya karena salah paham.(riz/dn)