Tatalogam Group, BMZ dan Habitat Humanity Indonesia Gelar Pelatihan SKK Bidang Konstruksi

Banten, (afederasi.com) - German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), PT Tatalogam Lestari, PT Tata Metal Lestar, dan Habitat Humanity Indonesia telah bekerja sama dalam sebuah program penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Banten. Program ini menekankan akses pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang konstruksi sebagai kunci utama.

Program yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 30 September 2023 ini melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten, serta lima perusahaan swasta di sektor pengadaan bahan bangunan. Salah satunya adalah PT Tatalogam Lestari, produsen rangka dan atap baja ringan yang turut aktif dalam program ini.

Menurut Program Development Specialist Habitat Humanity Indonesia, Yudha Winarno, program ini sangat penting dengan mempertimbangkan banyaknya rumah di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang layak. Terutama mengingat Indonesia terletak di cincin api dunia yang meningkatkan risiko terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus.

Yudha menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah yang mewajibkan tukang-tukang konstruksi memiliki standar kompetensi kerja, seperti yang tertera dalam Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten.

Vice President Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi, menjelaskan bahwa SKK di bidang konstruksi bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi pekerja, tetapi juga kualitas konstruksi yang dihasilkan. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir risiko kegagalan konstruksi yang dapat membahayakan nyawa.

Dalam konteks ini, Tatalogam Group memainkan peran penting dengan mendukung pelatihan dan sertifikasi untuk para aplikator baja ringan. Keterlibatan swasta seperti Tatalogam Group diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan hunian yang layak, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional, Muhammad Kuswadi, menyoroti kewajiban sertifikasi bagi pekerja konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Namun, hingga saat ini, banyak pekerja konstruksi belum memperoleh sertifikasi kompetensi kerja. Kuswandi menekankan bahwa program seperti ini memberikan kesempatan para pekerja untuk mendapatkan sertifikasi secara gratis, membantu meningkatkan taraf hidup mereka, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya saing di sektor konstruksi.

Dengan adanya program pelatihan dan sertifikasi SKK, diharapkan kualitas bangunan yang dihasilkan oleh tenaga kerja konstruksi akan lebih terjamin. Hal ini diharapkan juga akan membuka peluang pekerjaan baru, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mendukung pencapaian target bersama Sustainable Development Goals (SDGs) 2023.(mg-2/mhd)