Survei Indikator Politik: Publik Biasa-Biasa Saja Terkait Politik Dinasti Pasca Putusan MK

Jakarta, (afederasi.com) - Lembaga survei Indikator Politik merilis hasil jajak pendapat terkait isu politik dinasti yang kini tengah mencuat di tengah masyarakat, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi virtual pada Minggu (12/11/2023), menyampaikan bahwa keputusan MK tersebut sebenarnya tidak menciptakan kekhawatiran besar di kalangan publik terkait potensi politik dinasti.

Menurut Burhanuddin, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, sebanyak 42,9 persen, merasa bahwa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan dan dianggap biasa. "Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja." ungkapnya seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Burhanuddin melanjutkan dengan menyampaikan bahwa sejumlah 39,2 persen responden yang merasa khawatir terkait politik dinasti setelah putusan MK. Meskipun angka ini menunjukkan kekhawatiran, namun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan temuan survei pada Oktober sebelumnya.

“Pada rentang 16-20 Oktober, terdapat 47,9 persen yang merasa khawatir soal politik dinasti. Pada awal November, terjadi sedikit penurunan, menjadi 39,2 persen,” ungkap Burhanuddin seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com

Sementara persepsi publik yang tidak mengkhawatirkan isu politik dinasti mengalami peningkatan. Pada survei sebelumnya, sekitar 33,7 persen responden merasa tidak khawatir, namun kini angka tersebut naik menjadi 42,9 persen.

Dalam aspek lain hasil survei, mayoritas masyarakat juga menyatakan keyakinan bahwa politik dinasti tidak akan mengganggu sistem demokrasi. Hal ini disebabkan karena proses pemilihan umum masih dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Sekitar 52,6 persen lebih berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Sementara yang berpendapat sebaliknya, masih cukup besar, mencapai 36,3 persen,” tambah Burhanuddin seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Survei nasional Indikator dilakukan dalam periode 27 Oktober – 1 November 2023, melibatkan 1.220 responden dalam wawancara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (mg-1/jae)