PKS Beberkan Ribuan Keluarga di Jakarta Masih Belum Punya MCK; Warga Buang Air di Kali
Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro, mengungkapkan keprihatinan terkait minimnya fasilitas sanitasi di beberapa wilayah padat penduduk di Jakarta.
Jakarta, (afederasi.com) - Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro, mengungkapkan keprihatinan terkait minimnya fasilitas sanitasi di beberapa wilayah padat penduduk di Jakarta. Dalam pemandangan fraksi terhadap RAPBDP 2023, Karyatin menyoroti permasalahan serius ini. Menurutnya, ribuan Kepala Keluarga (KK) masih belum memiliki akses ke sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus).
Karyatin memberikan contoh konkret terkait hal ini dengan mengatakan, "Di Kecamatan Johar Baru misalnya, masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK." (Kutipan dari Kamis, 14/9/2023).
Kondisi yang tidak menguntungkan ini mendorong sebagian besar warga untuk melakukan buang air besar di sungai atau badan air terbuka. Hal ini, menurut Karyatin, menjadi masalah serius yang harus segera ditangani.
"Saat ini masih banyak rumah di pemukiman padat di Jakarta yang tidak memiliki MCK, yang menyebabkan mereka masih buang air besar di badan air atau bukan di MCK," ungkap Karyatin.
Dalam konteks ini, Karyatin mengajukan permintaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran guna pembuatan MCK komunal bagi warga atau pembangunan septic tank komunal. Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi warga yang menghadapi keterbatasan lahan dan anggaran.
"Anggaran dapat diperoleh melalui corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta besar di Jakarta, untuk pembangunan MCK komunal atau septic tank komunal ini sehingga beban pembiayaan dari APBD tidak terlalu besar," tambahnya.
Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, diharapkan warga Jakarta dapat memiliki sistem sanitasi yang lebih baik, bahkan dalam kondisi lahan yang terbatas dan dengan biaya yang terjangkau. Pemerintah daerah diharapkan dapat merespons serius masalah ini untuk meningkatkan kualitas hidup warga yang terkena dampaknya.(mg-2/jae)
What's Your Reaction?



