Sosialisasi IKP 2024, Bawaslu Tulungagung Fokus pada Pengawasan Pemilu

Tulungagung, (afederasi.com) - Bawaslu Kabupaten Tulungagung memperkuat upaya pengawasan partisipatif melalui sosialisasi dan peluncuran Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024 pada Minggu (18/8/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk OPD, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, Panwascam, PWI Tulungagung, dan BEM dari seluruh Kabupaten Tulungagung.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Tulungagung, Pungky Dwi Puspito, memaparkan empat dimensi krusial yang menjadi dasar pemetaan IKP tahun 2024. Pemetaan ini juga mempertimbangkan berbagai insiden kerawanan yang terjadi selama Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pemilu 2024.

"Empat dimensi yang kita jadikan acuan meliputi penyelenggaraan pemilu, konteks sosial politik, partisipasi masyarakat, dan kontestasi. Misalnya, dalam dimensi konteks sosial politik, kita pernah menemukan kasus perusakan alat peraga kampanye (APK), serta potensi konvoi selama pilkada. Selain itu, pada Pemilu 2024, kita sempat mendeteksi adanya warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih, namun berhasil kita identifikasi," jelas Pungky.

Pungky mengungkapkan bahwa Kabupaten Tulungagung tergolong dalam kategori sedang untuk dimensi penggunaan hak memilih, sementara pada dimensi lainnya berada di kategori rendah.

Ia juga menyoroti potensi kerawanan pada penyusunan data pemilih di empat kecamatan, termasuk Tulungagung dan Sumbergempol, di mana ditemukan pelanggaran seperti coklit yang tidak sesuai prosedur dan pemilih ganda.

Selain itu, praktik money politic masih menjadi ancaman di beberapa kecamatan, yakni Ngantru, Tulungagung, dan Sumbergempol. “Namun, kasus warga negara asing dalam daftar pemilih sudah sepenuhnya ditangani,” tegasnya.

Dengan peluncuran IKP ini, Bawaslu berharap dapat merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 mendatang. (dn)