Ribuan Mahasiswa di Jogja Tutupi Wajah dengan Topeng Jokowi dan Anwar Usman: Protes Putusan MK dan Pelanggaran HAM

Jogja, (afederasl.com) - Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat dari Aliansi Jaga Demokrasi dengan bersemangat menggelar aksi di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja. Mereka mengenakan topeng kertas yang memperlihatkan gambar Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang disilang merah, sebagai simbol protes terhadap dinamika politik dan keputusan kontroversial MK nomor 90/PPU-XXI/2023.

Dalam Mimbar Demokrasi yang bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM,' koordinator umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud, menyampaikan kekhawatiran bersama terkait isu-isu publik, terutama putusan MK mengenai batas umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dalam keterangan tertulisnya, Suhud menegaskan bahwa putusan tersebut mencerminkan kemunduran demokrasi di Indonesia, dan perlu terus dikroscek oleh masyarakat sipil dan mahasiswa.

Partisipasi dalam aksi ini tidak hanya melibatkan satu kampus, tetapi melibatkan 35 kampus yang tersebar di Jogja. Aksi teatrikal menjadi bagian integral dari Mimbar Demokrasi ini, di mana simbol-simbol pengebirian demokrasi saat ini diungkapkan dengan kuat. Koordinator Humas Aliansi Jaga Demokrasi, Nur Rohman, menyoroti tidak hanya putusan MK, tetapi juga isu-isu kebebasan berekspresi dan kriminalisasi aktivis yang menjadi fokus perhatian mereka.

"Saat ini, etika para elite yang luar biasa bejat moralnya menjadi sorotan utama. Mereka tampaknya tidak mempedulikan soal legalitas hukum, dan etika moral diabaikan," tegas Nur Rohman seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Pemerhati Budaya Yogyakarta, Widihasto, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah sekadar bentuk protes, melainkan upaya untuk terus mengawal dan menyadarkan masyarakat akan kondisi demokrasi yang mengalami kemunduran menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, kekuatan rakyat menjadi hal yang krusial, dan kritik terhadap negara dilakukan bukan karena ketidakcintaan, tetapi karena cinta yang mendalam terhadap negara ini.

"Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju jika pemimpinnya terus menabrak konstitusi dan melanggar undang-undang. Praktik politik elit yang menghalalkan segala cara untuk agenda kepentingan kekuasaan hanya akan menghambat kemajuan negara kita." tambahnya seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. (mg-1/jae)