PMII Pacitan Demo Tiga Lembaga, Soroti MBG, Koperasi Merah Putih hingga Listrik Padam
Ketua PC PMII Pacitan, Sunardi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan pelayanan publik yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, DPRD, maupun PLN.
Pacitan, (afederasi.com) - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pacitan menggelar aksi demonstrasi di tiga lembaga sekaligus, Selasa.
Massa mendatangi Kantor DPRD Pacitan, Pendopo Kabupaten Pacitan, dan Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan Pacitan.
Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang dinilai merugikan masyarakat.
Ketua PC PMII Pacitan, Sunardi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan pelayanan publik yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, DPRD, maupun PLN.
“Kami membawa aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan MBG, KDKMP, dan persoalan kelistrikan yang belakangan banyak dikeluhkan warga,” kata Sunardi saat menyampaikan tuntutan. Selasa (23/6/2026).
Di hadapan Pemerintah Kabupaten Pacitan, PMII meminta pemerintah daerah lebih aktif berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak terkait untuk menyampaikan berbagai temuan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
Mereka juga mendesak adanya evaluasi terhadap kualitas makanan, standar kebersihan dan sanitasi, serta tingginya sisa makanan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, PMII meminta Pemkab mendorong keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berjalan transparan dan tidak mengancam keberadaan lahan pertanian produktif.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta Pemkab Pacitan berkoordinasi dengan PLN guna meningkatkan kualitas pelayanan ketenagalistrikan, termasuk stabilitas tegangan, penanganan pemadaman, hingga mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak gangguan listrik.
Kepada DPRD Pacitan, PMII mendesak agar fungsi pengawasan terhadap MBG, KDKMP, dan pelayanan kelistrikan diperkuat.
Mereka meminta wakil rakyat melakukan evaluasi melalui rapat dengar pendapat maupun pemanggilan pihak-pihak terkait untuk mengusut berbagai temuan dan indikasi persoalan dalam pelaksanaan program-program tersebut.
Sementara kepada PLN Pacitan, PMII menuntut pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka juga meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi gangguan, memperkuat infrastruktur jaringan listrik terutama di wilayah pedesaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
Sunardi juga meminta Manajer PLN Pacitan bersedia mengundurkan diri apabila terbukti tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan ketenagalistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Tidak hanya pemadaman beberapa waktu lalu
Menurutnya juga sebelumnya diberbagai wilayah Pacitan kerab terjadi pemadaman.
PMII memberikan tenggat waktu kepada Pemkab Pacitan dan DPRD selama 7 x 24 jam untuk memberikan respons resmi atas tuntutan tersebut.
Sementara kepada PLN Pacitan, mahasiswa memberikan batas waktu 5 x 24 jam untuk menyampaikan langkah konkret menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.(Feri)
What's Your Reaction?
