Petani Tembakau Sumedang Tolak RPP Kesehatan dalam Festival Tembakau

Sumedang, (afederasi.com) - Ratusan petani tembakau dan komunitas pertembakauan di Sumedang, Jawa Barat, mengungkapkan komitmennya dalam menolak pasal-pasal pertembakauan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan No.17 Tahun 2023. Komitmen ini disuarakan melalui tanda tangan dan cap yang dilakukan secara bersamaan dalam Festival Tembakau Sumedang di Pasar Tembakau Tanjungsari.

Dalam konteks ini, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat, Nana Suryana, menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas unggulan dan andalan di Kabupaten Sumedang. Dia menilai bahwa peraturan yang tidak adil dan diskriminatif seperti pengaturan pasal-pasal pertembakauan di RPP Kesehatan akan berdampak negatif luas bagi petani dan masyarakat di Jawa Barat.

Nana menyoroti khususnya Pasal 457 ayat (7) RPP Kesehatan, yang menegaskan tanggung jawab Menteri di bidang pertanian untuk mendorong diversifikasi produk tanaman tembakau dan alih tanam ke produk pertanian lain. Dengan luas lahan 2.528 ha dan 234 kelompok tani di 25 kecamatan, Sumedang menolak keras upaya konversi lahan tembakau.

“Kabupaten Sumedang, saat ini menjadi salah satu daerah penyuplai tembakau terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dengan luas lahan 2.528 ha, ada 234 kelompok tani yang tersebar di 25 kecamatan. Maka, kami menolak keras upaya-upaya konversi lahan tembakau,” ujar Nana seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, dalam pernyataannya pada Senin (27/11/2023).

Festival Tembakau Sumedang menjadi wadah bagi APTI Jabar untuk menyoroti regulasi sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh petani. Dalam kegiatan ini, APTI Jabar ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa tembakau Sumedang tetap eksis, terutama dengan adanya regenerasi petani tembakau, termasuk petani-petani milenial yang mempertahankan warisan leluhur dan budaya.

Ketua APTI Jabar, Suryana, menyatakan, “Realitanya saat ini di Sumedang dan Jabar, telah terjadi regenerasi petani tembakau. Telah muncul petani-petani milenial yang terus mempertahankan warisan leluhur dan budaya yang menjadi andalan menjadi mata pencaharian.”

Hasil perkebunan tembakau Sumedang mencapai rata-rata 0.9 ton setiap tahunnya, dengan kecamatan seperti Sukasari, Tanjungsari, Jatinangor, Cimanggung, dan Rancakalong memiliki luas lahan pertanian tembakau terbesar. Namun, dorongan pelarangan total tembakau dan produk tembakau dalam RPP Kesehatan dapat mengancam keberlanjutan dan eksistensi tembakau di Sumedang.

Pentingnya pasar tembakau, khususnya Pasar Tembakau Tanjungsari, juga ditekankan. Pasar ini menjadi pusat koordinasi, informasi, dan transaksi pertembakauan terbesar di Jawa Barat. Regulasi yang mengancam perekonomian Jawa Barat, seperti pelarangan total iklan, promosi, dan sponsorship dalam RPP Kesehatan, menjadi perhatian serius.

Suryana menambahkan, “Pemerintah pusat jangan tutup mata dengan regulasi yang akan menghantam perekonomian Jawa Barat.”

Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendukung pengembangan usaha pertanian tembakau. Festival Tembakau Sumedang menjadi salah satu wujud dukungan Pemkab Sumedang dalam upaya pengembangan ini. Melalui berbagai kegiatan seperti business matching, gelar produk, tobacco gallery, workshop, dan klinik agribisnis, Pemkab Sumedang berupaya memanfaatkan potensi besar dalam usaha pertanian tembakau di wilayahnya.

Jumlah petani tembakau di Kabupaten Sumedang mencapai 6.800 orang. Dengan adanya industri pertanian tembakau yang berkembang di Sumedang, bukan hanya petani tembakau yang mendapatkan manfaat, tetapi juga buruh tani, pengangkut, dan pedagang tembakau yang ikut merasakan dampak positif dari pertumbuhan ini.(mg-3/jae)