Pertamina Patra Niaga Menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung untuk Proyek Terminal LPG di Bima dan Kupang

Kupang, (afederasi.com) - Pertamina Patra Niaga terus memajukan kerjasama strategisnya dengan Kejaksaan Republik Indonesia guna memastikan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks ini, Pertamina Patra Niaga telah menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung, khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), yang bertujuan untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, terminal LPG di wilayah Indonesia Timur ini akan memberikan kontribusi besar dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan terjangkaunya energi, terutama LPG, bagi masyarakat di wilayah NTB dan NTT. Riva menjelaskan, "Penyelesaian PSN ini menjadi penting karena besarnya manfaat ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat bahkan sampai pelosok." seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Proyek ini mencakup Terminal LPG di Bima dengan kapasitas 1 tanki berukuran 1.000 Metrik Ton (MT) dan Terminal LPG Kupang dengan 2 tanki, masing-masing berukuran 500 MT. Dengan beroperasinya kedua terminal ini, rantai distribusi energi akan semakin kuat, dan stok LPG untuk wilayah NTB dan NTT akan menjadi lebih tahan. Sebelumnya, suplai LPG untuk wilayah tersebut berasal dari Terminal LPG Lombok.

Saat ini, Terminal LPG Bima sedang menjalani tahap pengujian dan proses commisioning, diharapkan akan siap beroperasi pada akhir tahun 2023, sementara Terminal LPG Kupang berada dalam proses sekitar 62%. Penandatanganan Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung diharapkan dapat mendukung proses penyelesaian proyek ini dan memastikan kepatuhan terhadap aspek Good Corporate Governance (GCG).

Direktur D Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di Kejaksaan Republik Indonesia, Katarina Endang Sarwestri, menjelaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini difokuskan pada bidang intelijen dan kerjasama dukungan pengamanan proyek pembangunan strategis. Peran Kejaksaan RI adalah memantau dan membantu menghilangkan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin muncul selama proses penyelesaian pembangunan Terminal LPG Bima dan Kupang.

Katarina menekankan pentingnya kerjasama ini dengan mengatakan, "Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat." seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. (mg-1/jae)