Pemerintah Disebut Sengaja Tutup Faskes dan Sekolah di Rempang Supaya Warga Mau Direlokasi
Warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau, mengalami penutupan fasilitas kesehatan (faskes) dan beberapa sekolah pada pertengahan bulan Agustus 2023.
Batam, (afederasi.com) - Warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau, mengalami penutupan fasilitas kesehatan (faskes) dan beberapa sekolah pada pertengahan bulan Agustus 2023. Azlaini Agus, seorang tokoh Melayu Riau dan Kepulauan Riau, mengungkapkan bahwa penutupan ini dianggap sebagai upaya pemaksaan agar warga bersedia direlokasi dari Pulau Rempang, yang akan dibangun sebagai kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Azlaini berpendapat bahwa penutupan faskes dan sekolah adalah taktik untuk memaksa warga meninggalkan tempat tinggal mereka.
Pemerintah daerah Batam berencana memindahkan salah satu sekolah negeri di Rempang ke Kecamatan Batu Aji. Namun, rencana ini dianggap sulit diterima oleh warga karena jarak antara lokasi sekolah saat ini dan daerah Batu Aji mencapai sekitar 20 kilometer. Azlaini yakin bahwa penutupan faskes dan sekolah hanya bertujuan untuk memaksa warga untuk pindah.
Akibat penutupan ini, warga Rempang melakukan aksi besar-besaran menolak relokasi paksa. Azlaini menjelaskan bahwa aksi protes pada tanggal 23 Agustus terjadi karena adanya upaya pemaksaan untuk mengosongkan pulau tersebut.
Bentrokan antara warga Pulau Rempang yang menolak PSN Rempang Eco-City dengan polisi terjadi pada 7 September 2023. Konflik ini berawal dari rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru untuk mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Proyek ini dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan BP Batam dengan tujuan menarik investasi besar.
Aparat gabungan memasuki wilayah perkampungan warga, tetapi warga memilih untuk bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk relokasi. Penolakan tersebut berujung pada penggunaan gas air mata dan tindakan kekerasan terhadap warga, dengan sejumlah warga ditangkap setelah insiden tersebut.
Protes warga berlanjut pada Senin (11/9/2023) di depan kantor BP Batam, di mana ratusan massa menyerbu kantor tersebut. Dilaporkan bahwa 43 orang ditangkap setelah demonstrasi tersebut dengan tuduhan sebagai provokator. Jumlah warga yang ditetapkan sebagai tersangka hingga kini masih belum pasti. (mg-1/mhd)
What's Your Reaction?


