ICW Kritik Kapolri Kirim 400 Personel Polisi Tambahan ke Pulau Rempang: Bikin Warga Merasa Terintimidasi

Batam, (afederasi.com) - Ketegangan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, masih memanas, dan penambahan 400 personel kepolisian untuk mengawal mediasi warga mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Nisa Rizkiah dari ICW berpendapat bahwa pengerahan personel tersebut seharusnya tidak diperlukan karena justru membuat warga merasa terintimidasi. Pihak kepolisian sebelumnya telah menggunakan kekerasan saat membubarkan aksi warga menolak PSN Rempang Eco-City.

Nisa mengungkapkan kekhawatirannya, "Rasanya penambahan aparat itu sangat tidak diperlukan, jika memang yang akan dilakukan adalah mediasi karena jika ada penambahan aparat justru warga pada akhirnya merasa terintimidasi."

Nisa juga menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya mengadakan mediasi sebagai formalitas semata. Menurutnya, pemerintah harus mencari solusi yang mempertimbangkan nasib warga Rempang. Ia mengingatkan agar mediasi tidak digunakan sebagai alat untuk memaksa warga menerima relokasi tanpa pertimbangan yang matang.

Di sisi lain, Polri telah mengirim 400 personel tambahan ke Pulau Rempang untuk membantu proses sosialisasi dan mengantisipasi bentrokan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa penambahan personel ini disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Bentrokan sebelumnya di Pulau Rempang dipicu oleh kesalahan komunikasi terkait proyek Rempang Eco City. Meskipun telah ada sosialisasi sebelumnya, beberapa warga masih belum memahami sepenuhnya.

Listyo Sigit Prabowo juga menjelaskan bahwa penembakan gas air mata sebelumnya dilakukan karena beberapa massa melakukan tindakan anarkis saat aksi penolakan PSN. Beberapa warga Rempang ditangkap setelah insiden tersebut. Pada Senin (11/9/2023), aksi penyerangan dengan batu terjadi di sekitar Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang mengakibatkan beberapa anggota kepolisian terluka. Hingga saat ini, 43 orang telah ditangkap karena diduga melakukan provokasi. Pemerintah berusaha mengedepankan tindakan yang bersifat persuasif dalam penyelesaian terkait relokasi sesuai dengan arahan Presiden. (mg-1/mhd)