Dinas SDABK Lamongan Libatkan Lintas Sektor Cari Solusi Atasi Banjir Bengawan Jero

Lamongan, (afederasi.com) – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan terus bergerak cepat mencari solusi permanen untuk masalah banjir tahunan di wilayah Bengawan Jero. Langkah ini diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) lanjutan yang melibatkan lintas sektor, mahasiswa, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), Selasa (27/1/2026).

Kegiatan yang digelar di kantor Dinas PU SDA ini bukan sekadar rutinitas, melainkan ruang kolaborasi untuk menyatukan aspirasi publik dengan rencana teknis pemerintah.

Kepala Dinas PU SDA dan Bina Konstruksi Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, mengungkapkan bahwa FGD tahun ini terasa spesial karena menyerap langsung masukan dari gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat.

“Kami satukan dalam forum diskusi. Masukan dari teman-teman mahasiswa dan LSM menjadi bahan penting bagi kami bersama BBWS dan Pemprov Jatim untuk merumuskan langkah strategis,” ujar Erwin.

Dalam diskusi tersebut, terungkap sejumlah rencana konkret yang dibagi menjadi tiga skala prioritas. Untuk jangka pendek di tahun 2026, fokus utama meliputi optimalisasi operasional pompa di wilayah Kuro dan Melik, serta percepatan normalisasi Kali Malang dan Kali Corong oleh BBWS Bengawan Solo. Selain itu, koordinasi pembukaan pintu air Kuro akan diperketat agar lebih efektif mereduksi genangan.

Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah fokus pada pengerukan Waduk Rawa melalui kolaborasi lintas instansi. BBWS juga tengah melakukan asesmen mendalam terkait optimalisasi floodway di hulu Bendung Gerak Sembayat serta merencanakan penambahan kapasitas pompa di berbagai titik strategis kawasan Bengawan Jero untuk memperkuat sistem pengendalian air terpadu.

Tak hanya soal teknis infrastruktur, suara dari kalangan akademisi juga mewarnai diskusi. Yoga Firmansyah, perwakilan PKMI Unisda Lamongan, mengingatkan pemerintah soal krusialnya penertiban alih fungsi lahan rawa yang merusak daya tampung air. Ia mendorong Pemkab Lamongan memiliki cetak biru yang lebih terukur.

“Kami usulkan adanya master plan penanganan banjir yang terintegrasi, seperti yang sudah diterapkan di Mojokerto atau Bojonegoro, agar langkahnya lebih terarah dan berkelanjutan,” tegas Yoga.

Melalui forum tersebut, Pemkab Lamongan menegaskan komitmennya untuk tetap transparan dan membuka ruang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi ide. Kolaborasi antara otoritas (BBWS), pemerintah daerah, dan pengawasan masyarakat diharapkan mampu memutus rantai banjir tahunan yang selama ini menghantui warga Bengawan Jero. (yan)