Pembangunan 137 Koperasi Merah Putih di Jombang Terkendala Lahan dan Anggaran

Jombang, (afederasi.com) – Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terus digenjot untuk memenuhi target. Hingga Selasa (27/01/2026), pembangunan fisik telah mencapai 169 titik lokasi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, memaparkan perkembangan terbaru usai rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, Rabu (28/01/2026).

Meski progres terus berjalan, masih terdapat 137 desa yang belum membangun KDKMP. "Dari 137 desa tersebut, sekitar 30 desa data valid masih diverifikasi benar-benar tidak memiliki lahan yang bisa digunakan untuk KDKMP " jelas Hari Purnomo.

Selain persoalan ketersediaan lahan, kendala utama justru datang dari desa yang sudah memiliki lahan. Sebanyak 107 desa lainnya terkendala anggaran untuk pekerjaan persiapan lahan, seperti urug tanah dan clean and clear.

"Termasuk di dalamnya 14 desa yang mengajukan permohonan untuk memanfaatkan aset Pemerintah Daerah (Pemda)," tambah Hari.

Proses permohonan pemanfaatan aset Pemda tersebut masih berjalan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Proses meliputi pengecekan dokumentasi, verifikasi lapangan, serta kajian yuridis formal untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi.

Menyiasati keterbatasan lahan, pemerintah memberikan kelonggaran. Luas lahan minimal untuk pembangunan KDKMP saat ini bisa turun menjadi 600 meter persegi.

"Dengan berbagai penyesuaian, target pembangunan fisik 169 KDKMP dituntaskan paling lambat akhir Maret 2026," tegas Hari Purnomo.

Namun, operasional koperasi pasca-pembangunan fisik masih harus menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Regulasi ini nantinya akan mengatur mekanisme pengelolaan dan program kerja KDKMP agar dapat berfungsi secara optimal mendukung perekonomian desa.

Pembangunan KDKMP merupakan program strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat.(san)