Pemerintah Diminta Tegas Tindak Kehadiran Social Commerce Seperti TikTok Shop

Kehadiran Social Commerce seperti TikTok Shop menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi VI DPR, Amin AK. Ia menyoroti praktik jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh platform ini, dan meminta pemerintah untuk bertindak tegas dalam menangani masalah ini.

15 Sep 2023 - 15:24
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Kehadiran Social Commerce Seperti TikTok Shop
Ilustrasi Social Commerce? (Pexels)

Jakarta, (afederasi.com) - Kehadiran Social Commerce seperti TikTok Shop menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi VI DPR, Amin AK. Ia menyoroti praktik jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh platform ini, dan meminta pemerintah untuk bertindak tegas dalam menangani masalah ini. Tujuannya adalah untuk mencegah persaingan dagang yang tidak sehat antara penjual online dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Amin berpendapat bahwa revisi Permendag 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) harus segera dilakukan untuk melindungi UMKM.

Amin juga mengungkapkan keprihatinannya terkait pengaturan dalam platform media sosial, khususnya TikTok, yang memungkinkan pemiliknya mengendalikan aturan main di dalam platform tersebut, termasuk algoritma dan penjualan produk dari negara tertentu yang dapat memonopoli penjualan di media sosial.

Selain revisi regulasi, Amin menekankan pentingnya pengaturan ulang perdagangan di platform e-commerce dan social commerce oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat berperan sebagai otoritas yang mengendalikan aturan main perdagangan di dalamnya, serta mencegah praktik penghindaran pajak, terutama dalam platform social-commerce.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) transformasi digital dalam upaya melindungi pasar domestik dan mengikuti model China dalam mengatur ekonomi digital. Teten menekankan bahwa pengaruh transformasi digital dalam perekonomian tidak bisa dihindari dan perlu perlindungan untuk pasar domestik. Ia mengutip contoh China yang berhasil mengatur ekonomi digital dengan ketat sehingga 90 persen pengaruhnya dikuasai oleh pelaku domestik, sementara hanya 10 persen oleh pelaku asing. Salah satu langkah yang diambil adalah memisahkan platform digital antara media sosial dan perdagangan, seperti yang telah dilakukan dalam kasus TikTok di China. Teten menyoroti perbedaan regulasi antara Indonesia dan China dalam hal ini. (mg-1/mhd)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow