Bupati Maryoto : Pemkab Siap Dukung Satu Data Indonesia

Tulungagung, (afederasi.com)  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan tata kelola data pemerintah. Pasalnya, kebijakan tersebut akan menghasilkan data yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Pemkab Tulungagung menggelar kegiatan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Tulungagung pada Senin (17/10/2022). Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI).

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, membuka forum mengatakan fungsi satu data sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Lebih lanjut, pria nomor satu dilingkup Pemkab Tulungagung berharap satu data Indonesia ini dapat menjadi “Single Source of Truth pengelolaan data pembangunan”. Yakni data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas (tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan dan progresif), untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar dalam metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Instansi terkait untuk menindaklanjuti Forum SDI ini, melalui penyepakatan dukungan terhadap hasil pelaksanaan satu data Indonesia di Kabupaten Tulungagung,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, Samroatul Fuad yang juga selaku Narasumber dalam Forum SDI menyebutkan manfaat dari satu data. Yakni diantaranya, mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan; mempermudah intansi/stakeholder/masyarakat untuk mendapatkan data statistic dari berbagai sektor; dan mengefisiensikan permintaan data statistic sektoral kepada pemangku data melalui portal Satu Data.

“Serta manfaat lainnya, mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencaan dan perumusan kebijakan yang lebih akurat,” tandasnya.

Sisi lain, plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Erwin Novianto, menjelaskan untuk mewujudkan kebijakan transformasi digital dalam satu data tidaklah mudah. Adapun tantangan yang harus diselesaikan diantaranya terdapat banyak sekali aplikasi data yang dikelola secara terintegrasi, beragam referensi dan standar data, metodologi tata kelola data yang belum tersandarkan, ego sektoral, kompleksitas ekosistem regulasi dan kelembagaan serta kecenderungan keraguan antar instansi pemerintah untuk berbagi akses data.

“Permasalah ini harus diselesaikan dengan menguatkan koordinasi. Sehingga data semua instansi di Tulungagung menjadi satu data. Seperti harapan bapak bupati, tidak ada lagiada data yang berbeda-beda,” tandasnya. (dn)